Pengamat: Kasus BW Harus Dihentikan oleh Mabes Polri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Widjojanto, saat mengikuti diskusi gelar perkara pemidanaan yang dipaksakan dalam kasus kriminalisasi, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 15 Mei 2015. Kriminalisasi yang dilakukan aparat dengan cara paksa tersebut dinilai sangat membahayakan dan mengancam hak-hak warga sipil.TEMPO/Imam Sukamto

    Bambang Widjojanto, saat mengikuti diskusi gelar perkara pemidanaan yang dipaksakan dalam kasus kriminalisasi, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 15 Mei 2015. Kriminalisasi yang dilakukan aparat dengan cara paksa tersebut dinilai sangat membahayakan dan mengancam hak-hak warga sipil.TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -- Pengamat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Muhammad Isnur, mengatakan bahwa pengusutan kasus pemalsuan keterangan saksi mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto harus langsung dihentikan Bareskrim Polri. Alasannya, Peradi sudah menyatakan bahwa tak ada pelanggaran etik maupun pidana yang dilakukan oleh Bambang.

    "Dan, apabila mengacu pada MOU antara Peradi dan Polri, kasus Pak Bambang itu masuknya ranah kode etik. Dan, sudah terbukti dari Peradi tak ada pelanggaran,"ujar Isnur ketika dihubungi Tempo, Rabu, 20 Mei 2015.

    Diberitakan sebelumnya, Bambang mencabut gugaan praperadilannya dan meminta kepolisian melakukan SP3 terhadap kasusnya yang terbukti dia tak bersalah. Bambang sebelumnya dituduh mengarahkan saksi dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di mana ia menjadi kuasa hukum Bupati Ujang Iskandar.

    Peradi yang menerima laporan tuduhan itu kemudian melakukan pengusutannya sendiri. Dan, hasil temuan mereka, tak ada pelanggaran yang dilakukan Bambang dan Polisi mengkriminalisasi Bambang. Keterangan saksi pun sudah diperiksa silang dengan keterangan pelapor.

    Isnur melanjutkan, tak ada alasan bagi pihak kepolisian untuk menolak permintaan Bambang. Ada beberapa alasan, salah satunya karean permintaan Bambang tak hanya didukung oleh MOU Peradi Polri pada tahun 2012, tetapi juga UU Advokat yang menjadi acuan MOU itu.

    Pada UU Advokat, terutama pasal 6,7, dan 8, disebutkan bahwa dugaan tindakan pelanggaran oleh advokat ditangani oleh Dewan Kerhormatan Organisasi Advokat. Kalaupun ada sangsi untuk advokat, Dewan Kehormatan tak melapor kepada Polri, tetapi kepada Mahkamah Agung.

    "Kalau Bareskrim mendiamkan hasil pemeriksaan Peradi, apa mau mereka disebut melanggar UU Advokat juga?"ujar Isnur.

    Alasan lain, ujar Isnur, ada 346 kasus serupa Bambang yang pengusutannya dihentikan pihak kepolisian akibat MOI Peradi Polri. Oleh karenanya, kasus Bambang berhak diperlakukan sama dengan 346 kasus itu.

    "Semua kasus itu berhenti. Pertanyaannya sekarang, kenapa kasus Bambang masih lanjut? Ini namanya Bareskrim Polri memaksakan kehendak,"ujar Isnur mengakhiri.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Instagram Uji Coba Menghilangan Fitur Likes agar Fokus ke Konten

    Instagram tengah lakukan uji coba penghapusan fitur likes di beberapa negara pada Juli 2019. Reaksi pengguna terbelah, sebagian merasa dirugikan.