Ketika Negara Lelah Mengejar Harta Koruptor di Luar Negeri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/ Machfoed Gembong

    TEMPO/ Machfoed Gembong

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito lempar handuk mengejar dana warga Indonesia yang disimpan di luar negeri. Lembaganya memilih untuk memberikan pengampunan khusus atau special amnesty bagi koruptor yang mau menyimpan hartanya di dalam negeri.

    Pengampunan khusus diberikan jika harta koruptor itu disimpan di dalam negeri. Koruptor, kata Sigit, hanya diwajibkan membayar pajak sesuai dengan harta yang disimpan di Indonesia. "Besaran pajak yang dikenakan kepada mereka dipertimbangkan sekitar 10-15 persen," ujar Sigit di kantornya, Selasa, 19 Mei 2015.

    Menyerahnya Dirjen Pajak bukan tanpa alasan. Ia mengaku tak punya cukup data mengejar harta koruptor di luar negeri. Lamanya pemeriksaan wajib pajak yang punya harta di luar negeri pun tak sebanding dengan perolehan pajaknya. "Mungkin akan berhasil, tapi biayanya mahal," ujar Sigit.

    Negara yang menjadi lokasi penyimpanan harta juga belum tentu kooperatif. Ada negara yang menutup diri, bahkan mengakui WNI sebagai warganegaranya, diberi nomor wajib pajak, dan mendapat fasilitas membayar pajak lebih murah. "Itu bukan kejahatan pajak, kami enggak bisa apa-apa," ujar Sigit.

    Pertimbangan menerapkan pengampunan khusus bagi para koruptor ini, kata Sigit, karena keuntungan yang akan dapat diterima negara atau tebusan dari harta koruptor yang disimpan di Indonesia. Ampunan khusus ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti Afrika Selatan, India, dan Italia.

    Menurut Sigit, pemerintah tidak akan menyiapkan kebijakan special amnesty jika lembaganya memiliki data yang mumpuni. “Mending kami mengejar mereka saja,” kata dia. Meski mengampuni koruptor, Ditjen Pajak tidak melakukan hal serupa untuk kejahatan narkoba dan kasus terorisme.

    Menurut Sigit, tidak ada standar uang haram atau halal dalam penerimaan pajak. Ia menyadari bahwa kebijakan memberi pengampunan itu mengundang kontroversi. "Kami akan melihat keinginan masyarakat, mau kayak begini terus atau rekonsiliasi supaya ada tambahan penerimaan pajak,” ucap dia.

    Hingga berakhirnya triwulan pertama 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 198,226 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2015 sebesar Rp 1.294 triliun, realisasi penerimaan pajak tiga bulan pertama mencapai 15,32 persen.

    TRI ARTINING PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka yang Dianggap Layak Jadi Menteri, Tsamara Amany Disebut

    Nama-nama yang dianggap layak menjabat menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf kuat beredar di internal partai pendukung pasangan itu. Tsamara Amany disebut.