Koalisi Masyarakat Minta KPK Telusuri Calon Pansel  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Enam pemanjat dinding wanita membentangkan spanduk raksasa saat acara Hari Kartini di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2015. Perayaan tersebut bertepatan dengan satu tahun Gerakan Perempuan Anti Korupsi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Enam pemanjat dinding wanita membentangkan spanduk raksasa saat acara Hari Kartini di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2015. Perayaan tersebut bertepatan dengan satu tahun Gerakan Perempuan Anti Korupsi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Empat aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin.

    Salah satu aktivis, yang juga anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, mengatakan kedatangannya untuk menemui pimpinan KPK.

    "Kami akan meminta KPK menelusuri nama-nama calon panitia seleksi pimpinan KPK," kata Emerson di gedung KPK, Senin, 18 Mei 2015.

    Dia mengaku mendapat daftar nama tersebut dari masyarakat. Namun, kata Emerson, nama-nama tersebut yang akan diajukan Sekretaris Negara kepada Presiden Joko Widodo.

    Ada 12 nama yang digadang-gadang menjadi anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK. Mereka adalah Saldi Isra, akademikus; Zainal Arifin Mochtar, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi; Jimly Asshidiqie, mantan hakim Konstitusi; serta Tumpak Panggabean Hatorangan, mantan pimpinan KPK.

    Ada pula Refly Harun, praktisi hukum; Erry Riyana Hardjapamekas, mantan pimpinan KPK; Oegroseno, mantan Wakil Kepala Polri; Romli Atmasasmita, akademikus; Margarito Kamis, akademikus; Chairul Huda, akademikus; Imam Prasodjo, akademisi; dan Abdullah Hehamahua, mantan penasihat KPK.

    Menurut Emerson, ada beberapa nama yang diduga bermasalah. Namun, dia masih belum mau menyebutkan siapa saja pihak-pihak yang dianggap tak layak menjadi anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK itu.

    LINDA TRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.