Isu Reshuffle, Luhut: Bisa Bulan Depan atau Habis Lebaran

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Luhut Panjaitan : Semua Keputusan Ada Pada Presiden

    Luhut Panjaitan : Semua Keputusan Ada Pada Presiden

    TEMPO.CO, Surabaya - Isu perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo ditanggapi santai oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan. Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid itu bahkan disebut-sebut termasuk salah satu yang diusulkan partai politik pengusung presiden agar diganti.

    Reshuffle itu hak prerogatif presiden. Saya tidak dalam posisi untuk menjawab,” katanya seusai menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Senin, 18 Mei 2015.

    Purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat itu mengatakan, Presiden Jokowi berhak sepenuhnya kapan mengumumkan perombakan kabinet. Menurutnya, Jokowi telah mengantongi beberapa nama.

    “Itu terserah beliau. Sekarang beliau sudah punya data, bisa saja (diumumkan). Mungkin minggu depan, bulan depan, atau mau setelah Lebaran. Saya tidak berani berkomentar,” katanya.

    Meskipun kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan memungkinkan Luhut memonitor kinerja para menteri, namun ia menegaskan tak akan ikut bersuara soal reshuffle. “Terserah beliau (presiden) kalau menganggap siapa pembantunya yang kurang, lebih, atau pas. Kalau pun saya tahu, kan tidak perlu beritahu kamu,” ujar Luhut.

    Luhut tak memungkiri beberapa kinerja menteri ada yang baik, ada pula yang tidak. “Kinerja (menteri) banyak yang baik juga, tapi, ya, pasti ada yang kurang. Seperti kamu (wartawan) rapornya ada yang merah,” kata dia.

    Beberapa waktu yang lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla melontarkan pernyataan mengenai reshuffle Kabinet Kerja. Namun Jokowi mengelak ketika ditanya tentang rencana evaluasi dan perombakan kabinetnya. Dia hanya menjawab bahwa masalah kinerja menteri masih akan dilihat.

    ARTIKA RACHMI FARMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.