Peringati Hari Reformasi, Aktivis Diimbau Kepung Istana  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa melakukan unjuk rasa jelang peringatan 16 Tahun Reformasi, di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, 4 Mei 2014. 16 tahun sudah Indonesia menjalani masa Reformasi yang hingga kini belum menjajikan seperti yang diingini rakyat Indonesia. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Mahasiswa melakukan unjuk rasa jelang peringatan 16 Tahun Reformasi, di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, 4 Mei 2014. 16 tahun sudah Indonesia menjalani masa Reformasi yang hingga kini belum menjajikan seperti yang diingini rakyat Indonesia. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyerukan agar para aktivis mahasiswa kembali turun ke jalan dalam memperingati Hari Reformasi pada 21 Mei mendatang. 

    Mereka diminta mendatangi Istana Merdeka untuk menagih penerapan agenda reformasi kepada Presiden Joko Widodo. "Dari kader HMI sendiri akan mencapai ribuan orang yang ke Istana," ucap Arief Rosyid Hasan, Ketua PB HMI, dalam siaran persnya, Senin, 18 Mei 2015.

    Arief mengatakan aktivis harus menagih Joko Widodo karena harapan perubahan yang dibawanya tak kunjung terlihat. Dalam masa pemerintahannya selama tujuh bulan, justru ketegangan politik dan gesekan di antara lembaga-lembaga pemerintahan yang terjadi. "Contohnya antara KPK dan Polri, Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, serta Kemenpora dengan PSSI," ujarnya. 

    Kinerja kementerian, tutur Arief, tak juga optimal. Itu terlihat dari sejumlah kementerian yang belum tuntas melakukan restrukturisasi. Akibatnya, performa pemerintahan tak mampu menjawab tantangan pelayanan publik dengan cukup baik. "Rakyat banyak ingin perubahan yang cepat dan terasa. Namun pemerintah ternyata tidak mampu memenuhinya," katanya. 

    Masyarakat, ucap Arief, malah menghadapi kenyataan pahit karena harga-harga bahan pokok merangkak naik akibat fluktuasi harga bahan bakar minyak. Arief berujar, Jokowi tak boleh membiarkan hal tersebut terjadi. 

    Setiap kebijakan Jokowi, ucap Arief, harus didahului dengan menakar dampak pada masyarakat luas. "Misalnya, setiap kenaikan harga harus menyesuaikan dengan daya tahan dan psikologis masyarakat," tuturnya.

    Jokowi juga diminta menjaga stabilitas politik dengan tidak menutup mata terhadap agenda berbeda yang terindikasi menggerus hak presidensial. Termasuk menekan kabinetnya untuk tidak sekadar pencitraan dan mengundang kontroversi belaka. Mereka harus fokus dalam mempercepat penyerapan anggaran dan belanja pemerintah. "Agar perekonomian yang kini lesu darah bisa bergairah kembali," katanya.

    TRI SUHARMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.