Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Calon Wali Kota Semarang Ramai-ramai Kampanye Sebelum Waktunya

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Seratusan massa pro Prabowo membawa poster saat berdemo di depan kantor KPUD, Semarang, Jawa Tengah, 8 Agustus 2014. TEMPO/Budi Purwanto
Seratusan massa pro Prabowo membawa poster saat berdemo di depan kantor KPUD, Semarang, Jawa Tengah, 8 Agustus 2014. TEMPO/Budi Purwanto
Iklan

TEMPO.COSemarang - Hanya gara-gara alasan formal, yaitu tahap pemilihan kepala daerah belum dimulai, Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah hingga kini belum bisa menindak munculnya pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

“Kami belum bisa menyemprit karena tahapan pilkada juga belum dimulai. Belum ada kandidat yang resmi menjadi calon kepala daerah,” kata anggota Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo, Senin, 18 Mei 2015. 

Padahal sejumlah kandidat mencuri start kampanye serta memasang spanduk dan baliho di pinggir jalan. Beberapa waktu lalu, kandidat calon Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro sudah mendeklarasikan pencalonannya dengan menggelar kampanye terbuka. Saat Pasar Johar Semarang terbakar, Soemarmo juga datang dan memberikan uang kepada pedagang. 

Soemarmo berkilah aturan pembatasan pemasangan baliho dan alat kampanye dalam pilkada sebenarnya tidak menguntungkan bagi masyarakat. “Sebab, masyarakat belum tentu bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang calon kepala daerah,” ujar Soemarmo.

Selain itu, banyak calon kepala daerah di Semarang yang memasang berbagai baliho dan poster. Banyak sekali baliho berukuran besar dipasangi gambar kandidat calon kepala daerah, seperti Hendrar Prihadi, Hevearita Gunaryanti, Kadar Lusman, Widi Handoko, dan Mahfudz Ali. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Foto Hendrar Prihadi yang menjadi calon inkumben banyak terpasang di jalanan. Padahal, dalam aturan pilkada serentak tahun ini, para calon kepala daerah dilarang memasang baliho dan alat kampanye. Sebab, pemasangan alat peraga kampanye akan difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.  

“Kalau kami menyemprit, justru bisa disebut menyalahgunakan kewenangan,” tutur Teguh. Menurut dia, setelah KPUD menetapkan calon kepala daerah beserta partai pengusungnya, Bawaslu baru bisa melakukan pengusutan pelanggaran.

ROFIUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Denny Indrayana bersama Difriadi Darjat usai menerima rekomendasi calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan dari Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Denny Indrayana merupakan aktivis dan akademisi yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tempo/Nurdiansah
Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.


Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

24 Februari 2020

Vicky Prasetyo. Tabloidbintang.com
Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

Mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati lewat jalur independen, Vicky Prasetyo berjanji menyebarkan cinta untuk masyarakat Pohuwato, Gorontalo.


KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

Ketua KPU DKI Betty Idroos mengatakan, penundaan kasus Muhammad Taufik itu didasarkan pada surat edaran KPU pusat.


Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

4 September 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK
Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

Taufik Gerindra, mantan napi korupsi, diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu, KPU DKI masih nunggu putusan MA.


KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

30 Mei 2018

Ilustrasi pilkada
KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

KPU menggandeng lembaga swadaya masyarakat guna meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.


KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

17 Maret 2018

Masjid Rahmatan Lil'Alamin di Kawasan Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

Petugas KPU Jawa Barat yang bertugas mencocokkan dan meneliti identitas pemilih Pilgub Jawa Barat dilarang masuk ke Pesantren Al Zaytun.


KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

7 Maret 2018

JR Saragih tampak terisak dan menahan air mata saat memberikan penjelasan kepada wartawan usai penetepan Calon Gubernur Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure, 12 Februari 2018. FOTO/IIL ASKAR MONDZA
KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

KPU Sumut telah mengirimkan surat kepada JR Saragih. Surat itu berisi permintaan agar JR Saragih melegalisasi ijazah SMA-nya. KPU Siap mendampingi.


Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

25 Februari 2018

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock
Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

Tersangka suap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPUD Garut sedang diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.


Pilkada Tangerang 2018, KPU Gunakan Kotak Suara Aluminium Bekas

21 Agustus 2017

Warga menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Banten di TPS yang bertema
Pilkada Tangerang 2018, KPU Gunakan Kotak Suara Aluminium Bekas

KPU Tangerang akan memanfaatkan kotak suara kaleng aluminium bekas pemilihan Gubernur Banten 2017 untuk pilkada serentak pada 2018.