Anggota DPR Rebutan Interupsi di Sidang Paripurna  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Rapat Paripurna Pengesahan Perppu Pilkada di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 20 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Suasana Rapat Paripurna Pengesahan Perppu Pilkada di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 20 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna pembukaan masa sidang IV hari ini. Tak lama setelah sidang dibuka oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, sejumlah anggota Dewan berlomba menyampaikan laporan dan usulan kepada pemimpin sidang.

    "Interupsi, Pak Ketua. Saya mau sampaikan soal masalah saudara di ASEAN, etnis Rohingya Myanmar yang didiskriminasi sistematis," kata Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno di ruang sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 18 Mei 2015.

    "PAN mendorong DPR agar mengambil inisiatif tegas, meminta pemerintah diplomasi agar masalah Rohingnya diselesaikan dan dibantu," kata Teguh.

    Sidang paripurna ini dihadiri oleh 279 dari total 555 anggota. Tak hanya Teguh, sejumlah anggota lain juga ikut mengajukan interupsi.

    "Saya Desy Ratnasari, Pak Ketua. Mau ajukan laporan," kata anggota Fraksi PAN Desy Ratnasari. Selain itu, ada juga Nasir Djamil, Anggota Fraksi PKS yang mencoba interupsi. Ruang paripurna terdengar gaduh oleh suara anggota yang sahut-menyahut menyebutkan identitasnya.

    Namun semua interupsi lanjutan dicegah oleh Agus Hermanto. "Bapak Ibu yang saya hormati, rapat konsultasi dengan Presiden jam 12.00, sehingga kita beri kesempatan Pak Ketua sampaikan pidato dulu baru sampaikan interupsi," kata Agus.

    Pimpinan DPR dan Komisi Pemerintahan akan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada siang hari ini. Mereka akan membahas soal revisi Undang-Undang Pilkada.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.