TEMPO.CO, Medan - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Marsudi Suhut, menyerahkan sepenuhnya urusan pergantian menteri (reshuffle) Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla kepada Presiden.
Menurut Suhut, NU akan mendukung setiap keputusan Presiden termasuk pergantian menteri. Suhut berujar, jika Jokowi sudah menganggap pembantunya tidak sesuai harapannya dan masyarakat, maka silakan mengganti menteri.
"Termasuk tujuh menteri Kabinet Kerja berlatar belakang kader NU," kata Suhut di sela acara Pra Muktamar NU ke-33 zona Sumatera di Medan, Sabtu malam 16 Mei 2015.
Tujuh kader NU yang menjadi pembantu Presiden Jokowi adalah Khofifah Indar Parawansa yang menjabat Menteri Sosial; Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama; Marwan Ja’far menjabat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga; Muhammad Hanif Dhakiri menjabat Menteri Ketenagakerjaan.
Ada pula Muhammad Nasir sebagai Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; serta Nusron Wahid yang menjabat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BN2TKI).
Menurut Suhut, NU tak akan menyarankan Jokowi merombak kabinet karena NU bukan organisasi politik. Namun, jika Presiden menilai sudah waktunya mengganti menteri, maka NU bisa menerimanya.
"Tidak ada masalah bagi NU. Jika harapan masyarakat melalui menteri sebagai pembantu Presiden tidak maksimal, Presiden boleh saja melakukan evaluasi termasuk pergantian," tutur Suhut.
Salah satu kader NU yang menjadi menteri di Kabinet Kerja, Marwan Jafar enggan menaggapi desakan agar Jokowi melakukan perombakan. "Saya tidak mau menanggapi. Sekarang saya sedang konsentrasi mengawal dana desa," ujar Marwan.
Menurut Marwan, selain dia ada enam lagi pembantu Presiden Jokowi di kabinet yang merupakan warga NU. "Sebagai kader NU kami membantu Presiden secara maksimal," ujar Marwan.
SAHAT SIMATUPANG
