SBY Minta TNI dan Polri Bebas dari Politik Kekuasaan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia diapit  Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dan mantan Wapres Budiono, saat pembukaan Kongres Demokrat di Surabaya, 12 Mei 2015. TEMPO/Nurdiansah

    Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia diapit Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dan mantan Wapres Budiono, saat pembukaan Kongres Demokrat di Surabaya, 12 Mei 2015. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berharap TNI dan Kepolisian Republik Indonesia tidak terpecah-belah dan independen. "TNI dan Polri harus bebas dari politik kekuasaan agar tak mengkhianati reformasi," kata Yudhoyono dalam pidato kemenangannya di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu, 13 Mei 2015.

    Menurut Presiden Indonesia yang keenam itu, TNI dan Polri juga harus menegakkan hubungan sipil dan militer yang sehat demi demokrasi. Dia meminta pemerintahan Joko Widodo  menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.

    "Selamatkan institusi Polri dan KPK agar dapat melaksanakan tugas dengan efektif," katanya. SBY berpesan agar pemerintah menjaga fungsi dan tugas dua lembaga penegakkan hukum tersebut agar tidak kalah atau terbentur oleh kepentingan perseorangan.

    Yudhoyono berharap pemerintah terus menjaga iklim kampanye pemberantasan korupsi karena rakyat ingin Indonesia semakin ke depan semakin bersih dan bebas dari korupsi.
    SBY mengatakan pemerintah perlu menjaga marwah pemberantasan korupsi lewat upaya pencegahan yang agresif dan tak pandang bulu.

    "Juga harus cermat dan tak gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tak ada motif politik," katanya. Selain itu, SBY berharap agar setiap putusan pengadilan tentang penindakan kasus korupsi tetap obyektif, logis, dan adil.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.