Menteri Susi: Saya Ditawar Rp 5 Triliun untuk Mundur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, utarakan kekecewaannya terkait tidak ditenggelamkannya kapal pencuri ikan, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 23 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, utarakan kekecewaannya terkait tidak ditenggelamkannya kapal pencuri ikan, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 23 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku ada yang memintanya untuk mundur dari jabatannya. Permintaan tersebut, kata Susi, disertai dengan bayaran hingga triliunan rupiah. Dia mengungkapkan hal tersebut dalam akun Twitter yang terverifikasi miliknya yakni @susipudjiastuti.

    "Saya dapat kabar Rp 5 triliun untuk saya walk away," cuit Susi, tiga jam yang lalu, pada Rabu, 13 Mei 2015.

    Kebijakan Menteri Susi memang menuai pro dan kontra di masyarakat, terlebih kalangan pengusaha. Pengusaha kebat-kebit akibat aturan Susi mengenai larangan penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan yaitu cantrang hingga aturan moratorium eks kapal asing yang saat ini sudah diperpanjang enam bulan.

    Meski begitu, Susi mengaku tak gentar akan hal tersebut. Dia tetap akan memperjuangkan visi dan misi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat. "Tapi nurani dan kebebasan saya tidak mungkin saya jual," cuit Susi.

    Lebih lanjut, Susi amat menyayangkan adanya hal tersebut. Sebab, menurut Susi, kehormatanlah yang membawanya mencapai kursi menteri.

    "Indonesia terlalu Hebat untuk ribuan triliun. Kehormatan yg membawa saya ke jabatan ini," tulisnya.

    Susi menyatakan tidak akan mundur jika harus menukarkan harga diri dan kebebasan dalam berpikir hanya untuk triliunan rupiah.

    "If walk away its a part of honour I will do with all honour. But not because of I sell my freedom of mind and my pride, I cant life without," cuit pendiri Susi Air itu.

    DEVY ERNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.