Turunnya Peringkat Kebebasan Pers Indonesia Dikritik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan jurnalis Malang Raya melakukan aksi longmarch dalam rangka memeperingati Hari Kemerdekaan Pers Internasional di Malang, Jawa Timur, 3 Mei 2015. Dalam aksi tersebut mereka mengingatkan kembali pentingnya memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Puluhan jurnalis Malang Raya melakukan aksi longmarch dalam rangka memeperingati Hari Kemerdekaan Pers Internasional di Malang, Jawa Timur, 3 Mei 2015. Dalam aksi tersebut mereka mengingatkan kembali pentingnya memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Media massa berperan penting menggerakkan peran perempuan dan demokrasi seperti yang dikatakan Lukas saat menjadi pembicara dalam lokakarya berjudul Demokrasi, Oligarki, dan Perempuan. Pengamat media massa dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Lukas Ispandriarno, menyatakan media massa berperan dalam advokasi kebijakan publik. “Media massa berperan menjalankan komunikasi politik antar-aktor politik dengan masyarakat,” kata Lukas di Universitas Atmajaya Yogyakarta, Selasa, 12 Mei 2015.

    Acara ini digagas organisasi nonpemerintah SATUNAMA bersama The United Nations Democracy Fund (UNDEF). Menurut Lukas, media massa tetap penting untuk menggerakkan demokrasi di tingkat lokal di tengah perkembangan media sosial. Media punya peran untuk melakukan advokasi kebijakan publik.

    Selain bicara peran penting media massa, Lukas juga menyinggung kebebasan pers yang menurun di seluruh dunia. “Di Indonesia contohnya adalah jurnalis asing yang sempat dilarang meliput di Papua,” kata Lukas. Tapi, Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu telah mengumumkan membuka akses untuk jurnalis asing meliput di Papua.

    Kebebasan pers yang menurun itu mengacu pada laporan yang dikeluarkan organisasi pembela media Wartawan Tanpa Tapal Batas (Reporters Without Borders). Indeks Kebebasan Pers Dunia tahunan mengatakan keadaan di dua pertiga dari 180 negara yang disurvei memburuk pada 2014.

    Penurunan itu diakibatkan konflik bersenjata dan tindak teror oleh kelompok non-negara seperti kelompok teroris Negara Islam (ISIS). Indonesia menduduki peringkat 138 dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia tahun 2015. Peringkat tahun ini turun dari peringkat ke-132 tahun lalu.

    Koordinator Program SATUNAMA-UNDEF Hak Asasi Manusia dan Aliansi Penguatan para Aktor Demokrasi untuk Memperkuat Demokrasi di Indonesia, William E. Aipipidely, mengatakan hubungan antar-media massa dan masyarakat sipil berjalan baik. Ini ditandai dari kegiatan riset yang terpublikasi di media lokal.

    Riset dilakukan di tiga kabupaten di Indonesia, yakni Kubu Raya di Kalimantan Barat, Nagan Raya di Aceh, dan Merauke di Papua Selatan. “Di Kubu Raya, Kalimantan Barat, William menyebut partisipasi perempuan dalam politik sangat maju dibandingkan dengan Nagan Raya di Aceh dan Merauke di Papua. Ini muncul pada kegiatan seminar, pelatihan, dan pemberitaan media massa,” katanya.

    SHINTA MAHARANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.