Mantan Anggota Dewan Bone Divonis 1,5 Tahun Penjara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Korupsi

    Ilustrasi Korupsi

    TEMPO.CO, Makassar - Bekas legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bone, Alfian T. Anugrah, dijatuhi hukuman penjara selama setahun enam bulan, denda 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

    "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata hakim Muhammad Damis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Selasa, 12 Mei.

    Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 2 tahun bui, denda Rp 50 juta, subsider 4 bulan kurungan. Hakim menilai terdakwa melanggar pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia telah menyalahgunakan wewenang pada proyek pembangunan kantor Balai Benih Ikan tahun 2007 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.

    Damis mengatakan, selaku konsultan pengawas, Alfian tidak melakukan pengawasan secara detail terhadap pekerjaan rekanan pada proyek.

    Alfian justru menyetujui laporan hasil pekerjaan rekanan yang ternyata belum tuntas, sehingga dana proyek bisa dicairkan.

    Proyek senilai Rp 2,7 miliar itu dibagi menjadi 21 item pekerjaan. Namun hingga akhir masa kontrak tahun 2007 pekerjaan tersebut tidak selesai. Pekerjaan baru diselesaikan pada akhir tahun 2008.

    Hasil pemeriksaan di lapangan juga ditemukan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan sehingga bangunan tidak dapat difungsikan. Beberapa alat laboraturium yang diadakan oleh rekanan juga tidak ada.

    Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kerugian negara yang timbul Rp 472 juta. Meski terdapat kerugian, Alfian tidak dibebankan mengganti kerugian negara karena tidak terbukti menikmati uang hasil kejahatan.

    Menurut Damis, hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun yang meringankan, terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan.

    Jaksa Muhammad Tasbih belum mengambil sikap atas putusan tersebut. Dia menyatakan akan membahas hal itu kepada pimpinan kejaksaan.

    "Putusan hakim perlu dikaji sebelum menentukan upaya banding atau tidak," kata Tasbih.

    Begitu pula terdakwa Alfian melalui pengacaranya, Acram Mappaona Azis, menyatakan perlu berkonsultasi dengan terdakwa sebelum menentukan sikap atas hukuman yang dijatuhkan hakim. "Kami pikir-pikir."

    AKBAR HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Memberangkatkan 529 Kloter pada Musim Haji 2019

    Pada musim haji 2019, Indonesia memberangkatkan 529 kelompok terbang, populer disebut kloter, yang akan dibagi dalam dua gelombang.