Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tragedi Trisakti, JK: Pemerintah Sudah Lakukan Upaya  

image-gnews
Polisi melakukan pengamanan peringatan 17 Tahun Tragedi Trisakti 12 Mei, di Kampus Trisakti. Sebuah gambar mural yang terpampang di depan kampus, yang menggambarkan penuntutan kasus Tragedi 12 Mei. Jakarta, 12 Mei 2015. TEMPO/Subekti
Polisi melakukan pengamanan peringatan 17 Tahun Tragedi Trisakti 12 Mei, di Kampus Trisakti. Sebuah gambar mural yang terpampang di depan kampus, yang menggambarkan penuntutan kasus Tragedi 12 Mei. Jakarta, 12 Mei 2015. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengusut kasus penembakan terhadap mahasiswa dalam tragedi di Semanggi atau yang biasa diingat dengan Tragedi Mei 1998. Termasuk, menguji balistik di Belanda.

"Dari satu pemerintahan ke pemerintah lain telah berusaha dengan baik, sudah diusut bahkan sampai ke luar negeri," kata JK, di Istana Wakil Presiden, Selasa, 12 Mei 2015. "Jangan lupa, dulu balistiknya diuji sampai ke Belanda."

JK  juga mengatakan kasus penembakan terhadap mahasiswa di Semanggi itu sudah pernah diajukan ke pengadilan bahkan sampai dibahas dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat. "Namun tentu apa yang dicapai, belum memuaskan semua pihak," katanya.

Bahkan, Kalla membandingkan kasus penembakkan Tragedi Mei 1998 seperti kasus pembunuhan Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy pada tahun 1963. Pada saat itu, Kennedy ditembak dan sampai saat ini siapa penembaknya belum terungkap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Presidennya terbunuh sampai skarang tidak tahu siapa yang melakukan. Amerika Serikat jelas ada yang tembak," ujarnya. Namun, Kalla mengatakan bukan berarti pemerintah lepas tangan terhadap Tragedi Mei 1998. "Tentu kami sudah usaha keras dan selalu berusaha."

REZA ADITYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Peristiwa Besar Mengiringi Lengsernya Soeharto, Termasuk 14 Menteri Mundur Bersama-sama

27 Januari 2024

Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menjabat. wikipedia.org
Peristiwa Besar Mengiringi Lengsernya Soeharto, Termasuk 14 Menteri Mundur Bersama-sama

Beberapa peristiwa besar libatkan Soeharto hingga proses lengsernya, pada 21 Mei 1998. Termasuk kerusuhan Mei 1998 dan 14 menteri mundur bersama-sama.


Profil Sumarsih Pencari Keadilan untuk Anaknya di Setiap Aksi Kamisan hingga 17 Tahun Ini

19 Januari 2024

Maria Catarina Sumarsih, ibunda dari Benardinus Realino Norma Irawan (Wawan) mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas dalam peristiwa Semanggi I. TEMPO/Subekti
Profil Sumarsih Pencari Keadilan untuk Anaknya di Setiap Aksi Kamisan hingga 17 Tahun Ini

Kisah Sumarsih, pencari keadilan untuk putranya yang terbunuh pada Tragedi Semanggi I. Sumarsih salah seorang penggerak Aksi Kamisan.


Soal HAM Jadi Isu Debat Capres Cawapres, Ini 12 Pelanggaran HAM Berat yang Masih Ditagih ke Pemerintah

12 Desember 2023

Jaringan Solidaritas Korban untuk Kekerasan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 4 Mei 2023. Aksi Kamisan ke-772 tersebut bertemakan 25 Tahun Reformasi Tegakan Supermasi Hukum dan HAM. Massa aksi menuntut pemerintah berkomitmen menegakan agenda reformasi dan amanat konstitusi. Menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Memenuhi hak-hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat secara menyeluruh. TEMPO/Subekti.
Soal HAM Jadi Isu Debat Capres Cawapres, Ini 12 Pelanggaran HAM Berat yang Masih Ditagih ke Pemerintah

Masalah HAM menjadi isu debat capres cawapres Pemilu 2024 hari ini. Apa saja pelanggaran HAM berat yang masih jadi pekerjaan rumah pemerintah?


Benarkah Cita-cita 25 Tahun Reformasi Luntur di Era Jokowi?

15 Mei 2023

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (ketiga kanan) menyapa peserta pada puncak acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 14 Mei 2023. Dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo menerima tiga nama bakal calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto serta empat nama bakal calon wakil presiden yakni Mahfud MD, Moeldoko, Arsyad Rasyid, dan Sandiaga Uno berdasarkan hasil Musra. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Benarkah Cita-cita 25 Tahun Reformasi Luntur di Era Jokowi?

Berbagai kasus pelanggaran ham berat masih banyak yang belum tuntas hingga 25 tahun reformasi. Kualitas demokratisasi juga jadi sorotan.


6 Tuntutan Aksi Mahasiswa Mei 1998, Reformasi Sudah Selesai?

12 Mei 2023

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
6 Tuntutan Aksi Mahasiswa Mei 1998, Reformasi Sudah Selesai?

Para mahasiswa pada aksi unjuk rasa Mei 1998 menyuarakan 6 tuntutan dalam reformasi. Apakah hari ini sudah selesai?


Masih Ingat Tragedi Trisakti 25 Tahun Lalu? Begini Kejadian yang Menewaskan 4 Mahasiswa Universitas Trisakti

12 Mei 2023

Mahasiswa dengan foto korban tragedi Mei mengikuti Peringatan 18 Tahun Tragedi 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta, 12 Mei 2016. Kegiatan tersebut untuk mengenang kembali empat mahasiswa Universitas Trisakti yang tewas dalam aksi memperjuangkan reformasi. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Masih Ingat Tragedi Trisakti 25 Tahun Lalu? Begini Kejadian yang Menewaskan 4 Mahasiswa Universitas Trisakti

Hari ini, 25 tahun silam, terjadi Tragedi Trisakti. Empat mahasiswa Universits Trisakri tewas dalam aksi demonstrasi menuntut reformasi. Siapa mereka?


Ini 9 Link Twibbon Reformasi, Download dan Upload

12 Mei 2023

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Ini 9 Link Twibbon Reformasi, Download dan Upload

Tepat 25 tahun lalu, terjadi Tragedi Trisakti yang menuntut reformasi pemerintahan. Peringati dengan unggah link twibbon reformasi ini.


9 Mei 1998 Lawatan Terakhir Soeharto ke Kairo Sebelum Lengser Didesak Aksi Reformasi

9 Mei 2023

Presiden ke-2 Soeharto. TEMPO/Gunawan Wicaksono
9 Mei 1998 Lawatan Terakhir Soeharto ke Kairo Sebelum Lengser Didesak Aksi Reformasi

25 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir hadiri KTT G-13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi.


Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Segera Gelar Rapat Bahas Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat

12 Januari 2023

Menkopolhukam Mahfud MD saat ditemui usai pelantikan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 19 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Mahfud MD Sebut Presiden Jokowi Segera Gelar Rapat Bahas Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat

Mahfud MD menyampaikan Presiden Jokowi segera menggelar rapat khusus guna memastikan pemulihan korban pelanggaran HAM berat efektif


Jokowi Akui 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat, SETARA: Hanya Janji Politik, Mustahil Ada Terobosan

12 Januari 2023

Presiden Joko Widodo (tengah) memberikan keterangan terkait pelanggaran HAM masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 11 Januari 2023. Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi Akui 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat, SETARA: Hanya Janji Politik, Mustahil Ada Terobosan

SETARA Institute menilai pernyataan Presiden Jokowi adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu hanyalah aksesori politik pemerintahannya.