Korupsi Dana Haji, KPK Panggil Sejumlah Wartawan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali memberi keterangan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 10 April 2015. Setelah diperiksa selama 9 jam, Suryadharma Ali resmi ditahan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali memberi keterangan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 10 April 2015. Setelah diperiksa selama 9 jam, Suryadharma Ali resmi ditahan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah wartawan yang mendapat jatah ibadah haji dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2010-2013 Kementerian Agama. Surat panggilan dikirim kembali karena beberapa dikembalikan ke KPK atau tak sampai ke wartawan.

    ”Kami ingin konfirmasi apa yang mereka ketahui," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa, 12 Mei 2015.

    Menurut Priharsa, penyidik KPK hanya ingin memperoleh informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam proses pemberian dan pemanfaatan kuota haji. Penyidik akan menelaah dan mempertanyakan status seluruh wartawan yang tercantum dalam rombongan haji. "Mereka sebagai peliput atau pemanfaat PPIH," kata Priharsa.

    Dalam kasus kuota haji di Kementerian Agama, ada tiga poin utama arah penyidikan, yaitu PPIH, katering, dan pemondokan. Hingga saat ini, menurut dia, KPK belum pernah mengeluarkan pernyataan tentang pelanggaran yang dilakukan wartawan dalam PPIH. Wartawan hanya dipanggil untuk keperluan konfirmasi.

    "Nanti dibandingkan, apa job description dengan statusnya. Kalau berbeda, berarti ada penyalahgunaan," kata Priharsa.

    FRANSISCO ROSARIANS‎


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.