TEMPO.CO, Surabaya - Ketua DPP Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan pihaknya mencium gelagat intervensi pemerintah di partainya. Pemerintah, kata Ulil, bisa mengintervensi lewat gerakan internal partai sehingga timbul kongres yang menghasilkan kepengurusan tandingan.
"Yang kami takutkan adalah skenario pemerintah kepada PPP dan Golkar ada di Demokrat, lewat adanya kepengurusan ganda," kata Ulil di media center Kongres Demokrat di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa, 12 Mei 2015.
Ulil mengatakan ketakutannya berpangkal pada pengalaman dua Musyawarah Nasional Partai Golkar tahun lalu. Musyawarah Nasional Bali menghasilkan kepengurusan yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie, sementara Munas Jakarta menghasilkan kepengurusan Agung Laksono. Meski kedua munas itu dipermasalahkan, Kementerian Hukum hanya mengesahkan kubu Agung. Ihwal PPP, Kementerian Hukum mengesahkan kubu hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy.
"Skenario pemerintah sama saja, memakai kader internal untuk intervensi di dalam," kata Ulil. "Sedangkan faktor eksternal lewat Kemenkumham."
Karena ketakutan itu, kader Demokrat sengaja menyatukan dukungan kepada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon ketua umum periode 2015-2020. "Dibutuhkan figur pemersatu partai seperti SBY karena situasi politik tak normal dan ada sikap pemerintah yang bias," katanya.
PUTRI ADITYOWATI