TEMPO.CO, Malang - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Abdurrachman, mengungkapkan masih banyak penduduk Kabupaten Malang yang penyakitan. Berdasarkan data per Desember 2014, dari 3.092.714 penduduk di kabupaten terluas kedua di Provinsi Jawa Timur itu, sekitar 450 ribu atau 14,55 persen sakit-sakitan.
Atas dasar data itu, Pemerintah Kabupaten Malang berusaha meningkatkan kemampuan desa dan kelurahan mengantisipasi dan menangani penyakit yang kerap diderita penduduk masing-masing. “Setidaknya masyarakat pun bisa melakukan tindakan pertolongan pertama bila ada warga yang sakit atau mendapat kecelakaan,” kata Abdurrachman, Selasa, 12 Mei 2015.
Sebanyak 378 desa dan 12 kelurahan yang tersebar di 33 kecamatan kini sedang dibina untuk menjadi desa siaga berbasis komunitas. Di setiap desa dan kelurahan akan ada tim khusus penanggulangan penyakit yang beranggotakan lima orang. Anggota tim bisa diisi kepala desa, bidan desa, kader pos pelayanan terpadu, dan karang taruna.
Abdurrachman menjelaskan, tim desa siaga menjadi ujung tombak Dinas Kesehatan melakukan pemetaan kondisi kesehatan warga di desa dan kelurahan. Data pemetaan penting bagi Dinas Kesehatan untuk mengetahui desa sehat, desa yang angka kesakitan warganya rendah, dan desa sakit. Di peta, desa atau kelurahan diberi tanda warna hijau, kuning, dan merah.
Desa dan kelurahan yang bertanda kuning dan merah menjadi prioritas perhatian tim desa. Sebelum diterjunkan ke lapangan, tim desa siaga sudah diberi pengetahuan dan keterampilan kesehatan serta diajari metode pemetaan ala sensus kesehatan.
Semua warga dewasa bisa jadi kader kesehatan, sehingga bila ada kondisi darurat, misalnya, warga tak terlalu bergantung pada petugas puskesmas. Tim desa siaga dan warga lain dituntut lebih proaktif, misalnya saat terjadi wabah penyakit dan kasus gizi buruk.
Abdurrachman mengatakan bila tiap desa dan kelurahan mempunyai lima anggota tim desa siaga, ada 1.950 warga desa yang terlibat. Untuk sementara, mereka akan bekerja secara sukarela. Tahap selanjutnya, mereka akan diberi insentif yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD). Minimal 10 persen duit ADD disisihkan sebagai dana kesehatan desa.
ABDI PURMONO
