Kegiatan Pemerintah di Hotel Minimal 51 Peserta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • theoffice.it

    theoffice.it

    TEMPO.CO , Makassar: Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan surat edaran Wali Kota Makassar yang membolehkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menggelar kegiatan di hotel. Tapi tidak semua kegiatan bisa digelar di hotel. “Jumlah pesertanya harus di atas 50 orang,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kota Makassar Firman Hamid Pagarra kepada Tempo kemarin. 

    Dia mengatakan pemerintah harus memilah setiap kegiatan yang bisa digelar di hotel agar terjadi penghematan. Pemerintah kota juga memiliki beberapa fasilitas ruangan yang lengkap dengan alat pengeras suara. “Misalnya ruang pola balai kota dan gedung PKK,” katanya. 

    Pemerintah terus mendukung usaha jasa perhotelan di Makassar, kata Firman, karena pemerintah menyadari sekitar 30 persen pendapatan hotel adalah berasal dari kegiatan pemerintahan. “Jadi saling mendukung, karena pajak hotel akan masuk juga ke pemerintah,” katanya.

    Kepala Badan Keluarga Berencana Kota Makassar Daniel Pakambangan setuju dengan aturan ini. Sebab, kegiatan yang pesertanya di bawah 50 orang biasanya hanya bersifat pengarahan. “Sehingga bisa dilakukan di kantor balaikota,” katanya. 

    Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat edaran pelarangan kegiatan pertemuan PNS di hotel pada Desember 2014. Edaran itu memicu keresahan pengusaha perhotelan termasuk di Sulawesi Selatan. 

    Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sulawesi Selatan meminta Pemerintah Makassar mulai menggelar kegiatan menggunakan fasilitas Ballroom Hotel.  "Sepertinya Pemerintah Makassar masih ragu “ kata  Ketua PHRI Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga. 

    Penyewaan fasilitas ruang pertemuan sendiri, dia menjelaskan, merupakan sumber pendapatan bisnis hotel yang signifikan. "Berkisar 40 persen omset hotel disumbang oleh kegiatan yang menggunakan fasilitas ruang pertemuan,"katanya. 

    MUHAMMAD YUNUS  | INDRA OY




     




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.