Dari Ratusan Penambang Pasir di Sleman, Hanya 1 Berizin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga dari dusun Gondanglutung membentangkan spanduk berisi penolakan penambangan pasir liar menggunakan alat berat di sungai Boyong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, 9 Mei 2015. Penambangan pasir dengan alat berat telah merusak ekosistem sungai Boyong. TEMPO/Pius Erlangga.

    Sejumlah warga dari dusun Gondanglutung membentangkan spanduk berisi penolakan penambangan pasir liar menggunakan alat berat di sungai Boyong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, 9 Mei 2015. Penambangan pasir dengan alat berat telah merusak ekosistem sungai Boyong. TEMPO/Pius Erlangga.

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Dinas Pekerjaan Umum, Energi, dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat hanya satu dari ratusan penambang pasir di Kabupaten Sleman yang mengantongi izin. 

    Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Edi Indrajaya mengatakan hanya ada 19 penambang di DIY yang berizin usaha. Delapan belas penambang di Kulonprogo dan satu di Sleman.  “(Selain itu) berarti tanpa izin,” kata Edi di gedung DPRD DIY, Senin 11 Mei 2015.

    Serombongan pengusaha penambangan di Gunungkidul mendatangi gedung DPRD DIY hari itu. Mereka bertemu dengan pemerintah dan legislator untuk membicarakan persoalan izin penambangan mereka. “Ada 28 (perusahaan) penambang,” kata Edi.

    Mereka, kata Edi, merupakan penambang batu kapur dan telah mengajukan izin penambangan pada pemerintah. Tapi hingga kini, pemerintah belum menerbitkan perizinannya.

    Pada Sabtu pekan lalu, ratusan warga lereng gunung Merapi di sekitar Kali Boyong, Sleman berunjuk rasa, Sabtu pekan kemarin. Mereka berasal dari dua desa di Kecamatan Pakem dan Ngaglik dan berdemontrasi di depan Balai Desa Donoharjo. Mereka menuntut pemerintah menghentikan penambang pasir karena merusak lingkungan dan mengakibatkan sumber air kering.

    Edi mengatakan pemerintah telah berupaya menertibkan penambangan di Sleman itu. Kamis, beberapa hari sebelum demonstrasi warga itu, pemerintah telah menutup penambangan di tiga dusun di lereng Merapi. “Tapi memang masih ada satu (yang belum),” kata Edi.

    Satu lokasi penambangan yang belum ditutup itu, luasnya cukup besar. “Ini sedang kami cari solusinya,” kata Edi.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi, dan Sumber Daya Mineral Rani Sjamsinarsi mengatakan telah beberapa kali memperingatkan para pengusaha penambangan tak berizin. Pemerintah memberikan tenggat waktu, pada 10 Juni mendatang, seluruh perusahaan penambangan di DIY harus telah mengantongi izin.

    Rani mengajak pemerintah kabupaten Sleman bersama-sama pemerintah provinsi untuk menertibkan penambangan di lereng Merapi. “Mari sama-sama amankan lingkungan kita,” katanya.

    ANANG ZAKARIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.