Panglima TNI: Prajurit Tidak Boleh Kasar Lagi dengan Media  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada acara pengarahan kepada para prajurit TNI dan Polri di markas 700/Raider di Makassar, 11 Mei 2015. TEMPO/Iqbal Lubis

    Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada acara pengarahan kepada para prajurit TNI dan Polri di markas 700/Raider di Makassar, 11 Mei 2015. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko meminta agar prajurit TNI bersikap terbuka kepada media. Saat ini, kata dia, semua pihak termasuk TNI mesti mengikuti paradigma komunikasi baru. “Cara lama yang cenderung kasar sampai merampas kamera wartawan tidak boleh lagi terjadi ke depan,” kata Moeldoko di Makassar, Senin, 11 Mei 2015.

    Menurut Moeldoko, Presiden Joko Widodo sudah menekankan agar seluruh anggota TNI selalu bertindak profesional. Semua prajurit tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati rakyat. "Tak ada tindakan aneh-aneh," kata dia saat memberikan pengarahan kepada 2.039 prajurit TNI-Polri di Makassar bersama Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

    Moeldoko mengatakan sebagai pimpinan pihaknya malah menginginkan agar anak buahnya, terkhusus komandan pada setiap satuan kerja untuk dapat bersinergi dengan media. Dengan begitu, kinerja TNI bisa terekspose. Kalaupun ada informasi bersifat rahasia, pihaknya yakin media pun dapat memakluminya.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi mencabut larangan jurnalis asing meliput ke Papua, Minggu, 10 Mei 2015. Sebelumnya, dalam beberapa tahun terakhir, wartawan luar negeri harus mengisi formulir izin meliput yang mesti melalui berbagai lembaga pemerintahan. Itu pun belum tentu dikabulkan.

    Jurnalis mancanegara yang ketahuan meliput tanpa izin bisa dikenakan hukuman pidana. Tahun lalu, dua wartawan asal Prancis, ditangkap. Mereka tertangkap saat mencoba membuat film dokumenter tentang gerakan separatis di sana.

    TRI YARI KURNIAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.