Isu Reshuffle, Ini Kata Ketua Fraksi Hanura

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) didampingi Ketum Hanura, Wiranto membuka Munas II Partai Hanura di Solo, Jawa Tengah, 13 Februari 2015. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Presiden Jokowi (kanan) didampingi Ketum Hanura, Wiranto membuka Munas II Partai Hanura di Solo, Jawa Tengah, 13 Februari 2015. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat RI Dossy Iskandar mengatakan sampai saat ini partainya belum membicarakan isu perombakan Kabinet Kerja. “Kami belum bicarakan, apalagi mencalonkan nama,” kata Dossy saat dihubungi Ahad 10 Mei 2015.

    Dossy mengatakan isu reshuffle adalah hak yang melekat dengan presiden, sehingga diadakan atau tidak diadakan perombakan itu terserah dengan kebijakan presiden. Dossy juga mengatakan pemimpin partainya, Wiranto, belum pernah secara spesifik membicarakan isu reshuffle kepada Presiden Joko Widodo.

    “Pak Wiranto bertemu dengan Presiden tentu sering, tapi membicarakan hal lain bukan tentang reshuffle,” katanya.

    Dossy mengakui isu reshuffle semakin santer terdengar di masyarakat. Walau partainya belum membicarakan tentang isu reshuffle dan juga belum mencalonkan nama untuk kabinet Kerja, Dossy menilai Presiden harus mendengar tentang pendapat publik tentang isu reshuffle tersebut.

    “Presiden harus melakukan kajian lebih mendalam apakah reshuffle ini efektif atau tidak,” katanya.

    Dalam Kabinet Kerja, ada dua menteri dari Partai Hanura, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chirsnandi serta Menteri Perindustrian Saleh Husin. Keduanya, Dossy menilai, memiliki prestasi baik dalam kinerjanya selama 6 bulan terakhir. “Sebenarnya penilaian itu, minimal kinerja 1 tahun lamanya, tapi sampai saat ini, kedua menteri dari Hanura kinerjanya baik,” katanya.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai reshuffle kabinet akan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Kalla pun mengingatkan bahwa siapapun yang diangkat presiden dapat pula diganti oleh presiden.

    MITRA TARIGAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.