Survei: Publik Inginkan Profesional Ditambah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Spanduk berisi struktur kabinet kerja terpampang saat konferensi pers Jaringan Relawan Aswaja, di Jakarta, 27 Februari 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Spanduk berisi struktur kabinet kerja terpampang saat konferensi pers Jaringan Relawan Aswaja, di Jakarta, 27 Februari 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO , Jakarta: Publik berharap Presiden Joko Widodo menambah kursi profesional di Kabinet Kerja. Hal ini terlihat dari hasil sigi evaluasi enam bulam pemerintahan Jokowi-JK yang digelar Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI).

    Sebanyak 48 persen publik meminta presiden menambah alokasi kursi dari kalangan profesional. Sementara 40 persen menjawab tidak perlu, dan sisanya tidak menjawab.

    Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai permintaan publik itu wajar. Menurut dia, hingga saat ini, kebijakan menteri-menteri dengan latar belakang profesional jauh lebih menggebrak daripada menteri dari partai politik. Misalnya Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Keuangan yang dinilai serius melakukan reformasi di bidang pajak dan bea cukai.

    "Bandingkan dengan menteri dari partai politik yang lebih banyak berbicara urusan politik," kata Agus, Minggu, 10 Mei 2015.

    Survei ini dilakukan terhadap 450 responden dengan metode sample acarak bertingkat (multistage random sampling). Responden dipilih dari 45 kelurahan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Proses survei dilakukan pada 24-30 April 2015 dengan wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner terstruktur.

    Dalam survei yang sama, 65,6 persen responden mengatakan belum puas terhadap kinerja Jokowi-JK. Sebanyak 56 persen responden juga merasa mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu perlu segera me-reshuffle kabinet.

    INDRI MAULIDAR



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.