Kerap Bingungkan Publik, Saatnya Jokowi Tunjuk Juru Bicara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat meresmikan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Papua, 9 Mei 2015. TEMPO/Cunding Levi

    Presiden Joko Widodo saat meresmikan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Papua, 9 Mei 2015. TEMPO/Cunding Levi

    TEMPO.COJakarta - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, menilai sudah saatnya Presiden Joko Widodo menunjuk juru bicara kepresidenan. Menurut dia, silang pendapat yang sering terjadi antara Jokowi dan menteri-menterinya menjadi tanda perlunya dibuka kembali posisi itu.

    "Jokowi perlu buka posisi (juru bicara) ini lagi untuk menurunkan suhu kebingungan publik," kata Agus saat diskusi Evaluasi Enam Bulan Pemerintahan Jokowi-JK yang digelar Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik di Jakarta, Ahad, 10 Mei 2015.

    Agus menilai posisi juru bicara tak bisa dialihkan sepenuhnya ke Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara seperti yang terjadi saat ini. Malahan, menurut dia, dua pejabat lembaga itu justru kerap memperkeruh suasana politik.

    Agus mencontohkan, kasus pidato Jokowi tentang International Monetary Fund saat peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika beberapa waktu lalu. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto langsung mempertunjukkan diri sebagai pembuat naskah pidato yang banyak dipuji delegasi puluhan negara Asia dan Afrika tersebut.

    Hal seperti ini tidak lazim terjadi karena, menurut Agus, pembuat pidato presiden biasanya tidak pernah dibuka hingga masa jabatannya usai. "Tapi, ketika pidato itu dibantah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Seskab diam saja. Justru pernyataan SBY malah dibalas Menteri Keuangan," ucap Agus. "Ini komunikasi yang tidak baik." 

    Kasus kedua, ujar Agus, perbedaan pernyataan antara Jokowi dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Menteri Amran pernah menyebut akan kembali membuka keran impor beras. Namun Jokowi membantah pernyataan itu. "Di saat inilah harusnya juru bicara menjelaskan ke publik," tuturnya.

    Juru bicara, menurut Agus, diharapkan dapat menjelaskan bahwa Jokowi bermaksud tidak akan membuka keran impor jika swasembada pangan telah tercapai. "Jelaskan kalau menuju swasembada pangan itu butuh pembukaan sekian juta hektare sawah dalam berapa tahun," kata Agus.

    Kasus ketiga, ucap Agus, keputusan Presiden Jokowi soal naiknya duit panjar mobil pejabat negara. "Kasus ini semakin menunjukkan kacaunya pembisik Jokowi," ujarnya. Musababnya, Jokowi mengaku tak pernah mengecek isi keppres yang ditandatanganinya.

    Padahal Sekretaris Kabinet harusnya memberi tahu Jokowi apa pun isi dan konsekuensi keppres yang bakal dikeluarkan. "Dan harus disampaikan pula dengan baik kepada publik," tutur Agus.

    Yang terjadi justru sebaliknya. Sekretaris Kabinet dan Kementerian Keuangan saling menyalahkan. Andi Widjajanto bahkan juga ikut menyalahkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengusul kenaikan uang muka mobil pejabat tersebut. "Saya sangat berharap ada juru bicara supaya melindungi Presiden," kata Agus.

    INDRI MAULIDAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.