Jokowi Tawari Posisi 7 Menteri ke Golkar Kubu Ical?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum Partai Golkar versi Munas di Bali, Aburizal Bakrie, melambaikan tangan ke arah wartawan sebelum menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 13 Januari 2015. Aburizal menyatakan salah satu agenda pertemuan tersebut yaitu terkait upaya islah Partai Golkar. ANTARA/Andika Wahyu

    Ketum Partai Golkar versi Munas di Bali, Aburizal Bakrie, melambaikan tangan ke arah wartawan sebelum menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 13 Januari 2015. Aburizal menyatakan salah satu agenda pertemuan tersebut yaitu terkait upaya islah Partai Golkar. ANTARA/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, mengatakan partainya mendapat tawaran khusus dari Presiden Joko Widodo untuk bergabung di kabinet. Jokowi, kata Bambang, menawarkan tujuh kursi menteri untuk Golkar kubu Ical, yang hingga kini bergabung di kelompok oposisi pemerintah.

    "Saat pertemuan di Istana Bogor beberapa waktu lalu, Jokowi tantang Golkar untuk gabung di pemerintahan," kata Bambang seusai diskusi buku karyanya Republik Komedi 1/2 Presiden di Warung Komando, Jakarta, Ahad, 10 Mei 2015.

    Sejak pemilihan presiden tahun lalu, partai politik terbelah menjadi partai koalisi dan nonkoalisi. Setelah dilantik, Jokowi hanya memberi jatah menteri kepada partai pengusungnya. PDI Perjuangan mendapat jatah 4 menteri, PKB memperoleh 4 menteri, dan Partai NasDem mendapat 3 menteri. Partai Hanura mendapat 2 kursi menteri, dan PPP Romy dengan 1 menteri. Sedangkan PKPI pimpinan Sutiyoso tak mendapat jatah satu pun.

    Bambang mengatakan Jokowi sempat menawarkan jatah menteri kepada pimpinan partai nonkoalisi jauh sebelum isu reshuffle menghangat. "Ada keinginan Presiden Jokowi agar KMP dukung Jokowi, nanti KMP akan dimasukkan ke kabinet," kata dia. "Itulah yang membuat KIH galau."

    Saat ini, sejumlah partai koalisi justru mendorong pemerintah merombak kabinet dengan mengganti menteri di bidang ekonomi. Ketua Bidang Perekonomian PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan kinerja kementerian bidang ekonomi patut mendapat sorotan publik dan sasaran tembak reshuffle. "Koordinasi mereka lemah, kebijakan kurang antisipatif," kata Hendrawan saat dihubungi kemarin. "Ibu Mega sudah mengantongi nama-nama calonnya," kata dia.

    Sementara Golkar, kata Bambang, memilih terus jadi oposisi. "Walaupun oposisi buktinya kami tetap dukung pemerintah. Misalnya saat pengesahan APBN dan Kapolri," kata Bambang.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.