Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KSAU Belum Siapkan Perwira AU buat Gabung KPK  

Editor

Anton Septian

image-gnews
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) TNI Marsekal Madya TNI Agus Supriatna usai mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo saat acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 2 Januari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) TNI Marsekal Madya TNI Agus Supriatna usai mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo saat acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 2 Januari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna menanggapi dingin rencana Komisi Pemberantasan Korupsi merekrut anggota TNI menjadi pegawainya. Musababnya, Agus menilai belum ada aturan dalam undang-undang yang mengatur peralihan tugas prajurit TNI ke KPK. 

"Perlu evaluasi Undang-Undang TNI," kata Agus kepada wartawan di Markas Komando Pertahanan Udara Nasional, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 9 Mei 2015.

Menurut Agus, di dalam UU TNI, tentara hanya boleh diperbantukan ke-10 institusi. Sayangnya, KPK tidak termasuk dalam 10 institusi tersebut.

"Jadi segala sesuatu harus sesuai undang-undang," kata Agus. Walhasil, jenderal bintang empat itu mengatakan sampai saat ini TNI AU belum menyiapkan satu pun perwiranya untuk diperbantukan ke KPK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan ia diminta KPK agar prajuritnya mengisi jabatan sekretaris jenderal. Namun Moeldoko membantah belum ada permintaan penyidik dari KPK kepada TNI.

Menurut dia, anggota TNI yang masuk ke KPK harus pensiun dari TNI. Moeldoko mengakui anggota TNI boleh menjadi penyidik KPK jika memenuhi persyaratan. Moeldoko membantah anggapan bahwa prajurit TNI diminta menjadi penyidik KPK guna menyaingi anggota kepolisian di KPK. 

INDRA WIJAYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Eks Pimpinan KPK Serukan Jokowi dan Penyelenggara Negara Lakukan Panca Laku, Soroti Penyaluran Bansos

52 hari lalu

Sejumlah eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2003 hingga 2019, Basaria Pandjaitan (depan) bersama M Jasin, Mas Achmad Santosa, Laode M Syarif, Erry Riyana Hardjapamekas, Taufiequrachman Ruki, Zulkarnain, Waluyo (dari kiri ke kanan) memberikan keterangan pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Eks Pimpinan KPK Serukan Jokowi dan Penyelenggara Negara Lakukan Panca Laku, Soroti Penyaluran Bansos

Para pimpinan KPK periode 2003-2019 menyerukan pesan moral kepada Presiden Jokowi dan seluruh Penyelenggara Negara untuk melaksanakan panca laku.


Firli Bahuri Ubah Tanggal HUT KPK, Ini Penjelasannya

27 Desember 2022

Ketua KPK Firli Bahuri dalam peluncuran hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022. TEMPO/ Muhammad Ilham Balindra/Magang
Firli Bahuri Ubah Tanggal HUT KPK, Ini Penjelasannya

Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan surat keputusan yang isinya menetapkan 27 Desember sebagai Hari Bakti KPK.


Calon Dewas KPK Taufiequrachman Ruki, Terakhir Berlabuh di PPP

20 Desember 2019

Kapolri Badrodin Haiti (kanan), bersama Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki dalam jumpa pers usai melakukan pertemuan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, 2 Mei 2015. Pertemuan tersebut membahas penangguhan penahanan penyidik KPK, Novel Baswedan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Calon Dewas KPK Taufiequrachman Ruki, Terakhir Berlabuh di PPP

Selain Ruki, kandidat Dewas KPK lainnya adalah Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Hamdan Zoelva.


Eks Pimpinan KPK Jadi Dewan Pengawas, Ruki Kandidatnya

18 Desember 2019

Taufiqurahman Ruki berjabat tangan dengan Wakapolri, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Usai pelantikan pengambilan sumpah di Istana Negara. Taufiqurahman menjabat pimpinan KPK sementara, menggantikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang terjerat kasus hukum, Jakarta, 20 Februari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
Eks Pimpinan KPK Jadi Dewan Pengawas, Ruki Kandidatnya

Jokowi mengatakan salah satu yang bakal menjadi dewan pengawas adalah mantan pimpinan KPK.


Eks Plt Ketua KPK Ruki Bantah Setuju Revisi UU KPK pada 2015

8 September 2019

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif (tengah), bersama mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki (kiri) dan Abraham Samad (kanan) menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta, 11 April 2017.  ANTARA/Aprillio Akbar
Eks Plt Ketua KPK Ruki Bantah Setuju Revisi UU KPK pada 2015

Ketika itu, ujar Ruki, poin revisi yang diajukan oleh DPR sama dengan poin revisi UU KPK yang sudah disetujui menjadi RUU inisiatif saat ini.


Polri Akui Ada Kendala Identifikasi Teror Bom Pimpinan KPK

14 Januari 2019

Suasana kediaman Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif setelah diserang dengan bom molotov di Jalan Kalibata Selatan, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019. Menurut keterangan saksi, kejadian penyerangan terhadap kediaman Laode terjadi pada pukul 01.00 WIB dinihari dengan ditemukannya botol berisikan spritus dan sumbu apai. TEMPO/Muhammad Hidayat
Polri Akui Ada Kendala Identifikasi Teror Bom Pimpinan KPK

Polisi mengakui menemukan kendala dalam mengidentifikasi bom molotov dan bom palsu di rumah pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif.


Pembangunan Mako TNI Angkatan Udara III di Biak Rampung pada 2019

15 Desember 2018

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Kamis, 13 Desember 2018. TEMPO/Andita Rahma
Pembangunan Mako TNI Angkatan Udara III di Biak Rampung pada 2019

TNI AU membangun sarana penunjang satuan Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau) III di Biak, Papua.


Jejak Eks Bos Lippo Eddy Sindoro dan 4 Negara Tempatnya Sembunyi

13 Oktober 2018

Tersangka kasus suap Peninjauan Kembali (PK) panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Eddy Sindoro. ANTARA/Reno Esnir
Jejak Eks Bos Lippo Eddy Sindoro dan 4 Negara Tempatnya Sembunyi

Penyidik KPK akan mengembangkan kasus eks petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro dengan memeriksa pejabat di Mahkamah Agung.


Ruki Jelaskan Andilnya dalam Penyerahan Diri Eddy Sindoro ke KPK

12 Oktober 2018

Plt Ketua KPK, Taufiequrrachman Ruki (tengah), berbicara kepada pers usai pertemuan dengan DPD, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 27 Maret 2015. Pertemuan ini bertujuan meningkatkan sinergitas antarlembaga dalam rangka pencegahan korupsi khususnya di daerah.  TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ruki Jelaskan Andilnya dalam Penyerahan Diri Eddy Sindoro ke KPK

Taufiequrachman Ruki mengaku punya peran dalam penyerahan diri Eddy Sindoro ke KPK.


Begini Ribetnya Menerbangkan Api Obor Asian Games 2018

17 Juli 2018

Susy Susanti menyerahkan api obor Asian Games 2018 kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, yang didampingi Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan HB X dan Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (Inasgoc) Erick Thohir. Api Asian Games yang dibawa dari India ini tiba di Lanud Adisutjipto, Sleman, Yogyakarta, Selasa, 17 Juli 2018. ANTARA
Begini Ribetnya Menerbangkan Api Obor Asian Games 2018

Api untuk obor Asian Games 2018, yang sudah tiba di Yogyakarta, sempat tertahan di bandara New Delhi, India, karena terbentur aturan.