Soal Karpet Merah Pimpinan DPR Versi Fahri Hamzah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fahri Hamzah. TEMPO/Tony Hartawan

    Fahri Hamzah. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Fahri Hamzah membantah sengaja menyiapkan perlakuan khusus bagi pimpinan dewan setiap mereka tiba atau meninggalkan Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan. Padahal, sejak bulan lalu, karpet merah membentang dari pintu masuk gedung hingga bibir pintu lift menuju ruang pimpinan. Tak seorang pun diperbelohkan menginjak karpet itu kecuali pimpinan DPR.

    "Lho, saya nggak pernah minta dihormati. Itu sistem dari pengamanan dalam," kata Fahri Hamzah, Jumat, 8 Mei 2015.

    Sejak awal April lalu, tim pengamanan DPR memberi jalan khusus kepada pimpinan Dewan. Setelah mobil pimpinan merapat di depan pintu gedung DPR, petugas akan segera membukakan pintu mobil mereka. Ketua satuan pengamanan akan memberi aba-aba hormat kepada empat personelnya, sebelum Ketua DPR Setya Novanto mendarat dari mobil. Penghormatan diakhiri jika Novanto sudah berada dalam lift menuju ruang kerja di lantai 3.

    Fahri berkilah penghormatan tersebut lumrah. Sementara karpet merah disediakan untuk menghormati tamu para pimpinan dewan. "Itu kan karena kemarin banyak tamu, apalagi saat kongres parlemen Asia Afrika," kata politisi PKS ini.

    Fahri mengaku tak nyaman dengan penghormatan berlebihan semacam itu. "Terkadang saya milih lewat pinggir tidak lewat karpet."

    Sejumlah wartawan memprotes perlakuan khusus pimpinan. "Di istana negara saja tidak begitu Pak," kata seorang wartawan kepada Fahri. Sambil guyon, Fahri mempersilakan para wartawan melintas di karpet berbatas tiang pagar itu sesekali di jam senggang. "Silakan lewat, tapi itu tak akan dicopot," ujar dia.

    PUTRI ADITYOWATI





     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.