JK: Jadi Penyidik KPK, Anggota TNI Pensiun Dulu...  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kanan) menghadiri acara syukuran HUT ke-63 Kopassus di Cijantung, Jakarta, 29 April 2015. Syukuran dan silaturahmi tersebut dihadiri para purnawirawan Kopassus, tokoh eks Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, dan para tokoh Timor-timur. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kanan) menghadiri acara syukuran HUT ke-63 Kopassus di Cijantung, Jakarta, 29 April 2015. Syukuran dan silaturahmi tersebut dihadiri para purnawirawan Kopassus, tokoh eks Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, dan para tokoh Timor-timur. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tak bisa merekrut Tentara Nasional Indonesia sebagai penyidik. Menurut dia, hal tersebut melanggar undang-undang. "Undang-undang berbunyi penyidik itu berasal dari polisi dan kejaksaan, bukan dari TNI," kata Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jumat, 8 Mei 2015.

    Menurut JK, jabatan Sekjen KPK juga tak bisa diemban prajurit yang masih aktif. Ada beberapa lembaga yang boleh dijabat oleh tentara aktif, seperti Kementerian Pertahanan dan Lembaga Ketahanan Nasional. KPK, menurut dia, tak termasuk. "Tidak semua lembaga bisa. Tapi kalau dia sudah pensiun kemudian disipilkan ya boleh," katanya. (baca: Ruki: Kalau Kompetensi Cocok, Tak Salah TNI Jadi Pejabat KPK)

    Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan ia diminta KPK agar prajuritnya mengisi jabatan sekretaris jenderal. Namun Moeldoko membantah belum ada permintaan penyidik dari KPK kepada TNI. (baca:Panglima TNI Sebut Ada Permintaan untuk Jadi Sekjen KPK)

    Menurut dia, anggota TNI yang masuk ke KPK harus pensiun dari TNI. Moeldoko mengakui anggota TNI boleh menjadi penyidik KPK jika memenuhi persyaratan. Ia membantah anggapan bahwa prajurit TNI diminta menjadi penyidik KPK guna menyaingi anggota kepolisian di KPK. (baca: Mengapa KPK Tawarkan Posisi ke TNI?)

    Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen SDM KPK Pasal 7 ayat 1 menyatakan pegawai negeri yang dipekerjakan KPK dapat beralih status kepegawaian menjadi pegawai tetap sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan KPK.

    TIKA PRIMANDARI




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.