Jokowi Diminta Tetapkan Morotai Jadi Zona Ekonomi Eksklusif  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal pesiar berlabuh di sepanjang dermaga Haji Imam Lastorl Daruba di Morotai, Maluku Utara, Kamis (13/9). ANTARA/Rosa Panggabean

    Kapal pesiar berlabuh di sepanjang dermaga Haji Imam Lastorl Daruba di Morotai, Maluku Utara, Kamis (13/9). ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Ternate - Dewan Pengurus Wilayah Rumah Kreasi Indonesia Hebat Maluku Utara meminta Presiden Joko Widodo untuk dapat menetapkan Morotai sebagai wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) untuk wilayah timur Indonesia.

    Sandy Patriana Mahura, Ketua Rumah Kreasi Indonesia Hebat Maluku Utara, mengatakan penetapan Pulau Morotai sebagai free trade zone (FTZ) penting. Hal ini mengingat Morotai sangat strategis dijadikan sebagai pintu internasional Indonesia timur dan pusat pertumbuhan nasional di kawasan timur Indonesia.

    Selain itu, hal ini juga startegis untuk mendukung program tol laut dan poros maritim dunia yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. "Penetapan Pulau Morotai sebagai free trade zone juga dipercaya dapat mempercepat pembangunan Maluku Utara yang selama ini tertinggal," kata Sandy kepada Tempo, Kamis, 7 Mei 2015

    Sandy mengatakan pihaknya juga mendesak Jokowi untuk segera mengeluarkan keputusan presiden tentang penetapan Maluku Utara sebagai salah satu daerah/provinsi yang menjadi lumbung ikan nasional (LIN). Selama ini potensi kelautan dan perikanan Maluku Utara kerap tidak dijadikan acuan pemerintah Indonesia menetapkan Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan.

    Dino Umahuk, Sekretaris Rumah Kreasi Indonesia Hebat Maluku Utara, mengatakan  perhatian Jokowi terhadap Maluku Utara bisa berdampak positif terhadap upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Kunjungan Presiden Jokowi harus bisa memberikan respon yang baik terhadap kondisi ekonomi daerah.

    "Kami senang Presiden Jokowi bisa mengunjungi Maluku Utara. Kami meminta Presiden bisa mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Maluku Utara," kata Dino.

    Menurut dia, hal ini penting untuk menjamin rasa keadilan dan kemudahan pelayanan serta pemenuhan hak-hak atas hukum warga negara di Maluku Utara.

    Presiden Jokowi diagendakan akan mengunjungi Maluku Utara pada Jumat, 8 Mei 2015. Dalam kunjungannya di Maluku Utara, Presiden Jokowi diagendakan akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Mesjid Raya dan Gereja Oikumene di Sofifi.

    BUDHY NURGIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.