Pemerintah Tolak Revisi Undang-Undang Pilkada  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan Perppu Pilkada di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 20 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan Perppu Pilkada di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 20 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menolak perubahan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Menurut Tjahjo munculnya wacana revisi pilkada hanya akan menimbulkan kegaduhan.

    "Pemerintah tak ada rencana revisi UU Pilkada," ujar Tjahjo, Kamis, 7 Mei 2015.

    Menurut dia, saat revisi pertama beleid ini dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk merevisi beberapa pasal. Salah satunya adalah penguatan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. "Pada prinsipnya, pemerintah menjaga kemandirian KPU sebagai penyelenggara pilkada serentak," ujarnya.

    Sebelumnya, DPR memutuskan bakal merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Keputusan ini diambil untuk mengakomodasi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar agar bisa menjadi peserta pilkada tahun ini.

    KPU menolak rekomendasi Komisi Pemerintahan tentang Peraturan KPU (PKPU) soal pencalonan dan mensyaratkan peserta pilkada harus melampirkan SK Kementerian Hukum dan HAM, apabila ada sengketa, harus menggunakan putusan berkekuatan hukum tetap atau pihak yang berkonflik islah. "Penyusunan PKPU oleh KPU harus dilindungi kemandiriannya," ujar Tjahjo.

    Tjahjo memastikan PKPU dibuat berdasarkan undang-undang dan sikap yang diambil KPU adalah cermin pemerintah tak mau intervensi konflik internal partai politik.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.