TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Ma'mun menyatakan akan memprioritaskan pemberantasan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Karena itu, di awal masa tugasnya ini dia sedang koordinasi dengan beberapa lembaga seperti Badan Narkotika Nasional, Polri, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Pertama kami memetakan ya, dalam seminggu mudah-mudahan sudah diputuskan. Harus kerja sama bersinergi, kalau kami sendiri punya keterbatasan. Kalau bersinergi kan tidak ya, lebih maksimal hasilnya, dan menghindari fitnah kalau penanganan lapas kurang serius," ujar Ma'mun yang baru sehari menjabat Plt Dirjen Pemasyarakatan menggantikan Handoyo Sudradjat itu di sela-sela acara peluncuran buku Voicing The Voiceless, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu, 6 Mei 2015.
Meski demikian, Ma'mun menyatakan lapas khusus pengedar ini harus memiliki sistem pengamanan yang maksimal. Rencananya, satu kamar hanya dihuni satu narapidana supaya antar terpidana tak saling berhubungan.
Dia juga menyiapkan sistem keamanan dan regulasinya. Ma'mun mengaku sedang menginventarisir sarana keamanan yang dibutuhkan.
"Sarananya harus beda untuk pengamanan, sehingga tidak manual lagi. Ada CCTV," kata dia. Ma'mun juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir sinyal komunikasi di dalam lapas khusus.
Tak hanya itu, Ma'mun kini sedang mencocokkan data dengan BNN ihwal siapa saja narapidana yang berpotensi mengedarkan narkoba di dalam Lapas. Sayangnya, dia enggan menyebutkan ada berapa narapidana yang akan ditempatkan di penjara khusus itu. "Masih kami bahas."
Ma'mun mengatakan lapas khusus pengedar narkoba ini hanya renovasi dari lapas yang sudah ada. Dia juga masih belum mau membocorkan lapas mana yang akan direnovasi.
"Jangan dulu lah, masih banyak berubah," ujarnya. Dia saat ini juga masih terkendala anggaran karena masih dibintangi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Meski demikian, Ma'mun akan mengupayakan agar anggarannya tersebut segera cair.
LINDA TRIANITA
