Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Dinilai Intervensi Pembebasan Lahan PLTU Batang

image-gnews
Warga Batang membentuk tulisan
Warga Batang membentuk tulisan "Tolak PLTU" dengan konfigurasi perahu sebagai aksi bersama Greenpeace menolak rencana pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara di Desa Ponowareng, Batang, Jawa Tengah, Rabu 24 September 2014. ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO, Batang - Keputusan Presiden Joko Widodo, yang tidak akan memberi kelonggaran waktu lagi bagi proses pembebasan sisa lahan untuk proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang, menuai kritik dari sejumlah kalangan.

“Siapa pun tidak bisa mengintervensi proses hukum, termasuk presiden,” kata Ketua Biro Konsultasi dan Badan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang, Sukarman, Rabu, 6 Mei 2015.

Senin lalu, presiden menyatakan, kelonggaran waktu tambahan untuk pembebasan lahan PLTU Batang hanya satu bulan. Sehingga pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 2 x 1.000 megawatt itu bisa dimulai Juni 2015.

Pernyataan itu disampaikan presiden di sela peluncuran program 35 ribu megawatt untuk Indonesia di Pantai Goa Cemara Bantul. Sebelumnya, presiden telah memberi waktu empat bulan, namun hasilnya nihil.

Untuk memenuhi target yang telah ditetapkan presiden, tim dari Pemerintah Kabupaten Batang akan mengeluarkan lahan yang selama ini masih dikuasai warga dari izin lokasi proyek pembangunan PLTU Batang.

Dengan merevisi izin lokasi, pembebasan lahan yang luasnya sekitar 25,4 hektare, dari total 226 hektare untuk proyek PLTU Batang), di luar kewenangan investor,  PT Bhimasena Power Indonesia (BPI). Sehingga pemerintah bisa membebaskan lahan itu dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sukarman mengatakan, penerapan undang-undang itu membutuhkan proses panjang. “Jika warga pemilik lahan tidak sepakat dengan harga yang ditetapkan, warga bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Batang,” katanya.

Jika warga masih keberatan dengan putusan PN Batang, Sukarman menambahkan, warga bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. “Kalau ada revisi izin lokasi, AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) juga harus diatur ulang,” kata Sukarman.

Proses penyusunan AMDAL baru itu, juga akan memakan waktu lama karena ruang lingkup studinya berubah. “Seluruh proses itu harus berjalan sesuai mekanisme, tidak bisa harus selesai dalam satu bulan. Itu namanya intervensi,” kata Sukarman. Dia juga menilai Undang Undang Nomor 2, Tahun 2015, menempatkan warga pemilik lahan sebagai pihak lemah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika warga tetap tidak menerima putusan MA yang berkekuatan hukum tetap, pemerintah akan menempuh konsinyasi. “Ujung- ujungnya bisa terjadi langkah represif,” katanya.

Menurut juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Arif Fiyanto, Presiden Jokowi, tidak memberi kelonggaran waktu lagi dalam proses pembebasan sisa lahan PLTU Batang karena terlanjur malu.

“Di Jepang, presiden mengatakan urusan pembebasan lahan sudah selesai. Ternyata, semua itu hanya laporan ABS (asal bapak senang) dari bawahannya,” kata Arif. Dia meminta presiden blusukan ke lokasi PLTU Batang agar mengetahui realita di lapangan.

Ihwal rencana revisi izin lokasi proyek PLTU Batang, Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Nasikhin, mengatakan bupati akan menerbitkan surat untuk PT BPI perihal persetujuan mengakhiri izin lokasi untuk lahan yang belum bisa dibebaskan oleh PT BPI.

“Hanya itu saja. Dokumen AMDAL-nya tetap yang lama, hanya ada sedikit addendum (tambahan klausul),” kata Nasikhin, usai rapat rencana revisi izin lokasi proyek PLTU Batang.

Berkaitan dengan panjangnya proses penerapan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 untuk membebaskan lahan yang masih dikuasai warga, Nasikhin optimistis akan ada percepatan waktu. Sehingga Pemkab Batang belum akan mengajukan tambahan kelonggaran waktu kepada presiden.

DINDA LEO LISTY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pertamina Terjunkan 326 Kapal, Kawal Distribusi Energi selama Ramadan dan Idul Fitri

1 hari lalu

PT Pertamina International Shipping (PIS) per 1 Februari 2023 resmi memiliki kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) atau kapal tanker gas raksasa.
Pertamina Terjunkan 326 Kapal, Kawal Distribusi Energi selama Ramadan dan Idul Fitri

Pertamina membentuk satgas pengawalan energi.


8 Hal yang Perlu Diperhatikan sebelum Membeli Kulkas

2 hari lalu

Ilustrasi isi kulkas. shutterstock.com
8 Hal yang Perlu Diperhatikan sebelum Membeli Kulkas

Berikut deretan hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli kulkas.


Pertamina Paparkan Strategi Pertumbuhan Ganda di Forum CERAWeek

4 hari lalu

Pertamina Paparkan Strategi Pertumbuhan Ganda di Forum CERAWeek

PT Pertamina (Persero) melangkah maju dengan strategi pertumbuhan ganda untuk mempertahankan kebutuhan energi nasional.


FT: AS Desak Ukraina Hentikan Serangan ke Fasilitas Migas Rusia

6 hari lalu

Petugas memadamkan api yang membakar depot minyak di kota Shakhtarsk (Shakhtyorsk) dekat Donetsk, Ukraina yang dikuasai Rusia, 27 Oktober 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko
FT: AS Desak Ukraina Hentikan Serangan ke Fasilitas Migas Rusia

Amerika Serikat mendesak Ukraina untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia.


IHSG Sesi I Ditutup Menguat di Level 7.426, Sempat Sentuh All Time High di 7.454

14 hari lalu

Pekerja berada di depan layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 26 April 2023. Usai cuti bersama Lebaran 2023, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (26/4) dibuka menguat 60 poin (0,88 persen) ke 6.877. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
IHSG Sesi I Ditutup Menguat di Level 7.426, Sempat Sentuh All Time High di 7.454

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup sesi pertama perdagangan hari ini, Kamis, 14 Maret 2024, di level 7.426,6.


Kemenko Perekonomian Ungkap Sumber Dana Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

22 hari lalu

Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Kemenko Perekonomian Ungkap Sumber Dana Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Kemenko Perekonomian mengungkap sumber pendanaan makan siang gratis.


Prabowo Yakin RI Bisa Swasembada Energi Bensin Bersumber Etanol: Dari Tebu dan Singkong..

27 hari lalu

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto hadir dalam acara Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/2/2024). ANTARA/Rubby Jovan
Prabowo Yakin RI Bisa Swasembada Energi Bensin Bersumber Etanol: Dari Tebu dan Singkong..

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkomitmen membawa Indonesia menuju swasembada energi terbarukan yang bersumber dari tanaman.


Pertamina Patra Niaga 27 Tahun Melayani Negeri

30 hari lalu

Pertamina Patra Niaga 27 Tahun Melayani Negeri

Pertamina Patra Niaga 27 Tahun membangun masa depan energi Indonesia.


IHSG Melemah di Sesi Perdagangan Pertama Hari Ini

30 hari lalu

Layar pergerakan Index Harga Saham Gabungan di Jakarta, Jumat, 22 Januari 2021. Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di zona merah dengan pelemahan 1,66 persen atau 106,76 poin ke level 6.307,13. Tempo/Tony Hartawan
IHSG Melemah di Sesi Perdagangan Pertama Hari Ini

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menutup sesi pertama perdagangan hari ini, Selasa, 27 Februari 2024, ke zona merah


Subsidi BBM Ramai Dibicarakan, Berapa Anggaran yang Dialokasikan Pemerintah Tahun Ini?

39 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai menghadiri Indonesia EBTKE Conex 2023 di ICE BSD, Tangerang, Rabu, 12 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Subsidi BBM Ramai Dibicarakan, Berapa Anggaran yang Dialokasikan Pemerintah Tahun Ini?

Untuk tahun 2024, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut kementeriannya mengalokasikan subsidi energi seniilai Rp 186,9 triliun.