Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisruh Romahurmuziy Vs Djan Faridz, PPP Sumatera Barat Pecah

image-gnews
TEMPO/Wahyu Setiawan
TEMPO/Wahyu Setiawan
Iklan

TEMPO.CO, Padang - Dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di pusat akhirnya berimbas ke Sumatera Barat. Dewan Pimpinan Wilayah PPP Sumatera Barat dilanda konflik dua kepengurusan, yakni kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz.

Kepengurusan kubu Romahurmuziy diketuai pelaksana tugas, Martias Tanjung. Sedangkan kubu Djan Faridzh tetap diketuai Yulfadri Nurdin yang merupakan pengurus sebelumnya.

"Kepengurusan Yulfadri ilegal karena dia telah dipecat dari kepengurusan," ujar pelaksana tugas Ketua DPW PPP Sumatera Barat, Martias, Selasa, 5 Mei 2015.

Menurut Martias, pemecatan itu dilakukan berdasarkan surat keputusan DPP PPP yang ditandatangani Ketua Umum Romahurmuziy pada 22 April lalu. SK itu juga mengangkat Martias sebagai pelaksana tugas ketua dan Amora Lubis sebagai pelaksana tugas sekretaris di DPW PPP Sumatera Barat. "Hanya ada satu yang kepengurusan DPW di Sumatera Barat. Yulfadri sudah diberhentikan," ujar Martias.

Sebelumnya, kata Martias, DPW PPP Sumatera Barat menyatakan taat kepada hasil Muktamar Surabaya. Malah para pengurus membubuhkan tanda tangan dengan materai Rp 6.000.

Ihwal ketaatan terhadap muktamar itu, Martias mengatakan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partainya memerintahkan pelaksanaan musyawarah wilayah paling lambat pada 30 April 2015. Namun ketua pengurus saat itu, Yulfadri, tak mau menyelenggarakan musyawarah.

"Dia membangkang. Tak melaksanakan AD/ART. Makanya, DPP memberhentikan dia dan dia digantikan oleh saya, yang sebelumnya wakil ketua," ujar Martias.

Agar tak terjadi keributan, pengurus DPW kubu Romi berkantor di Jalan Jakarta, Asratek, Padang. Sedangkan kantor sebelumnya dikuasai kepengurusan kubu Djan Faridz. "Pada saatnya nanti, kita akan berkantor di sana kembali. Untuk saat ini kita tak ingin bentrok. Makanya kita ngontrak," ujar Martias.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, kata Martias, kepengurusannya diberi waktu satu bulan untuk menyiapkan musyawarah wilayah. "Kita juga sedang membuka pendaftaran hingga akhir Mei," ujarnya.

Sementara itu, Yulfadri mengatakan awalnya semua kader PPP di Sumatera Barat tetap konsisten dengan hasil beberapa kali rapat pimpinan wilayah yang menyatakan DPW PPP Sumatera Barat netral dalam menyikapi dualisme kepengurusan PPP di pusar dan menunggu keputusan pengadilan inkracht. Bagi mereka saat itu, siapa pun yang menang di pengadilan, itulah Ketua Umum PPP.

"Namun setelah rapat pimpinan wilayah terakhir April lalu, ada beberapa kader yang menjemput SK dari kubu Romi dan memecat saya secara sepihak," ujar Yulfadri, Selasa, 5 Mei 2015.

Yulfadri menyatakan tak menerima keputusan sepihak itu. Karena itulah saat ini dia terang-terangan mendukung kubu Djan Faridz.

Yulfadri mengatakan, agar suasana kondusif, pihaknya menggembok kantor DPW PPP yang terletak di Jalan Beringin, Padang. "Jangan sampai berkelahi di dalam. Makanya kita gembok. Tapi hari ini sudah mulai kita buka," ujar Yulfadri.

ANDRI EL FARUQI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

4 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

6 hari lalu

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

6 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?


PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

7 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.


HUT PDIP ke-51, Merunut Sejarah PDI Perjuangan Sejak 1927

10 Januari 2024

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di lokasi HUT ke-45 PDIP di JCC,  Senayan, Jakarta, 10 Januari 2018.  TEMPO/Subekti.
HUT PDIP ke-51, Merunut Sejarah PDI Perjuangan Sejak 1927

HUT PDIP ke-51 pada 10 Januari 2024. Meskipun lahir pada 1973, tetapi keberadaan partai politik PDI Perjuangan bisa dirunut sejak 1927.


Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

30 Desember 2023

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (di tengah) usai konferensi pers terkait Mukernas IV PPP di kantor DPP PPP Diponegoro pada Rabu, 17 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa partainya solid.


Politikus Senior PPP Djan Faridz Temui Jokowi di Istana

21 November 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Djan Faridz sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di sisa masa periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023. TEMPO/Subekti.
Politikus Senior PPP Djan Faridz Temui Jokowi di Istana

Politikus PPP Djan Faridz mengaku pertemuan dengan Jokowi tidak membahas politik.


Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

23 Juli 2023

Sandiaga Uno Optimistis Bisa Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

Sandiaga Uno mengatakan memiliki visi yang sama dengan Ganjar Pranowo yaitu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.


Intip Harta Kekayaan Djan Faridz, Anggota Wantimpres Baru dari PPP

17 Juli 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Djan Faridz sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di sisa masa periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023. TEMPO/Subekti.
Intip Harta Kekayaan Djan Faridz, Anggota Wantimpres Baru dari PPP

Harta kekayaan Djan Faridz berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Elektronik (e-LHKPN) mencapai Rp 90,8 miliar per 31 Oktober 2014.


Djan Faridz Jadi Wantimpres, Mardiono: Hak Prerogatif Presiden

17 Juli 2023

Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono menyampaikan keputusan Rapat Pimpinan Nasional PPP di Sleman, DI Yogyakarta, Rabu, 26 April 2023. PPP mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon presiden dari PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Djan Faridz Jadi Wantimpres, Mardiono: Hak Prerogatif Presiden

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengungkap alasan Saiful Rahmat Dasuki dan Djan Faridz yang dipilih masuk ke lingkungan istana.