TEMPO.CO, Kupang - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) rawan pangan di dua kecamatan di daerah itu, karena gagal tanam dan gagal panen petani.
"Ada dua kecamatan yang ditetapkan KLB kekurangan pangan," kata Asisten II Timor Tengah Selatan Epy Tahun kepada Tempo, Rabu, 6 Mei 2015.
Penetapan status KLB ini, kata Epy, akan berlangsung selama dua pekan sejak 4 Mei 2015 hingga 18 Mei 2015.
Menurut Epy, terdapat lima desa di dua kecamatan itu yang mengalami gagal tanam dan panen sehingga butuh penanganan serius pemerintah agar warga tidak mengalami kelaparan. Lima desa itu yakni Kecamatan Kualin yakni Desa Kualin, Toineke, Tuafanu, Tuapakas dan Oni dan Desa di Kecamatan Amanuban Selatan yakni Desa Oebelo.
Epy mengatakan penetapan status KLB karena hampir seluruh petani di daerah itu yang rata-rata adalah petani jagung mengalami gagal tanam dan panen. Akibatnya, stok pangan warga menipis. "Kami menjaga agar warga tidak kelaparan," ujar Epy.
Gagal tanam dan panen di daerah itu, karena rendahnya curah hujan hingga mengalami kekeringan. Namun jika hujan tinggi, daerah itu pasti dilanda banjir.
Dengan penetapan status KLB kekurangan pangan itu, pemerintah siap menyalurkan beras cadangan pemerintah sebanyak 100 ton, dan mempercepat penyaluran beras miskin (raskin) ke warga di dua kecamatan itu. "Beras bantuan sedang diproses, diharapkan minggu ini sudah bisa didistribusikan," tutur Epy.
Akibat gagal tanam dan panen itu, warga setempat sudah mengkonsumsi putak (sejenis pakan ternak). Namun, putak itu, sebenarnya bukan lagi sebagai pakan ternak, karena sudah menjadi pangan lokal bagi warga di daerah itu.
Pemerintah daerah, menurut Epy, sedang mendata jumlah petani yang mengalami gagal tanam dan panen sehingga bisa diintervensi dengan memberikan bantuan tanggap darurat. Pemerintah juga sedang melalukan survei untuk mengubah pola tanam petani di daerah itu dari jagung ke tanaman sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Pemerintah juga akan menyiapkan bibit dan biaya operasional.
Status KLB kekurangan pangan ini, telah dilaporkan pemerintah provinsi untuk membantu mengambil langkah intervensi.
YOHANES SEO
