Banyak Masalah di Penjara karena Anggaran Tak Kunjung Cair  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A, Cipinang, Jakarta. TEMPO/ LR Baskoro

    Suasana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A, Cipinang, Jakarta. TEMPO/ LR Baskoro

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baru saja mengundurkan diri, Handoyo Sudrajat, mengeluhkan lamanya pencairan anggaran untuk lembaganya. Tahun ini, Ditjen Pemasyarakatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 449 miliar.

    "Kami mendapat tambahan anggaran. Tahun lalu Rp 300 miliar. Sekarang Rp 449 miliar. Tapi masih dibintangi semua," ujar Handoyo di kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Mei 2015.

    Dia sudah berkirim surat ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sejak 27 Maret lalu. Namun, hingga sekarang belum ada respons.

    Lamanya pencairan anggaran tentu berimbas pada kinerja Ditjen Pemasyarakatan tak bisa membangun LP baru untuk mengurai kelebihan kapasitas. Alokasi untuk pembangunan LP mencapai Rp 349 miliar.

    Anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana sebesar Rp 88,9 miliar juga tak cair. Akibatnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) sering mengancam untuk memutus listrik di LP. "Kalau listrik padam, pompa air mati. Narapidana juga pasti mencari celah untuk melarikan diri," ujarnya.

    Dia juga tak bisa meningkatkan keamanan di LP dengan penambahan CCTV maupun rompi antipeluru bagi sipir. Sebab, anggaran sebesar Rp 11,78 miliar juga belum turun.

    Handoyo menceritakan anggaran tahun lalu sebesar Rp 300 miliar habis untuk bayar utang bahan makanan, listrik, dan air minum. "Kondisi yang harus dijaga di (lembaga) pemasyarakatan adalah ketersediaan."

    LINDA TRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.