Aktivis Lingkungan Tolak Reklamasi Pantai Makassar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan nelayan yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Nelayan Indonesia, di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 6 April 2015. Mereka menolak reklamasi pantai berkedok revitalisasi karena berdampak merusak lingkungan. TEMPO/Imam Sukamto

    Puluhan nelayan yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Nelayan Indonesia, di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 6 April 2015. Mereka menolak reklamasi pantai berkedok revitalisasi karena berdampak merusak lingkungan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Makassar - Aktivis lingkungan di Kota Makassar menolak kegiatan reklamasi di sepanjang garis pantai Makassar. Karena telah merusak ekosistem mangrove, merusak terumbu karang, dan mematikan banyak organisme yang biasa hidup di pesisir pantai. “Reklamasi itu harusnya memperbaiki lingkungan pesisir, bukan merusak,” kata Ketua Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan Aswar Exwar, Selasa 5 Mei 2015.

    Aswar mengatakan reklamasi di sepanjang pantai Makassar bertujuan untuk kepentingan bisnis global. Lahan seluas 4 ribu hektare itu ditimbun dengan 126 juta meter kubik timbunan di sepanjang 35 kilometer garis pantai dan melibatkan 14 investor.

    Menurut dia, dampak dari reklamasi besar-besaran ini akan mengubah pola arus laut, sehingga akan merubah kondisi ligkungan di sekitar daerah reklamasi. “Tidak hanya wilayah Makassar, tapi juga kabupaten lain, seperti Maros dan Takalar, juga akan terkena dampaknya,” kata Aswar.

    Menurut dia, pemerintah kota tidak harus mencontoh Singapura dan Hong Kong. Dua daerah ini melakukan reklamasi karena memang wilayahnya sempit. “Kalau Makassar masih banyak daerah penyangga yang bias dijadikan kawasan bisnis, misalnya ke Maros atau Gowa,” kata Aswar.

    Menurut Aswar, tidak hanya di Makassar, aktivis lingkungan di sejumlah daerah juga memprotes kegiatan reklamasi di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Tanjung Priok, Jakarta dan Benoa, Bali. “Karena memang Indonesia adalah negara dengan daratan yang luas. Penduduknya juga tidak terlalu padat,” katanya.

    Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan reklamasi merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kurangnya lahan di Makassar dan meminimalkan terjadinya abrasi pantai. Reklamasi juga sekaligus mereduksi kerusakan ekosistem secara terencana. “Penanganan pantai dan pesisir harus berwawasan lingkungan, karena berimplikasi pada perubahan sosial,” kata Ramdhan.

    Menurut Ramadhan, semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dalam kegiatan reklamasi di pantai Makassar sudah dilatih oleh Yayasan Temasek Singapura agar bisa memahami secara teknis dan perencanaan pembangunan yang berbasis kelautan. ”Jadi kita tidak asal-asalan dalam melakukan reklamasi,” katanya.

    MUHAMMAD YUNUS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.