Pejabat Kota Malang Promosi Wisata dan Investasi ke Eropa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Malang, M. Anton di dampingi istrinya saat mengarak piala Adipura Kencana keliling Kota Malang, Jawa Timur, 9 Juni 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Wali Kota Malang, M. Anton di dampingi istrinya saat mengarak piala Adipura Kencana keliling Kota Malang, Jawa Timur, 9 Juni 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.COMalang - Wali Kota Mochamad Anton beserta sejumlah pejabat lingkungan Pemerintah Kota Malang berkunjung ke Eropa selama sembilan hari sejak Sabtu, 2 Mei 2015. Negara-negara yang akan dikunjungi adalah Hungaria, Bulgaria, Cekoslovakia, dan Austria atas undangan Kementerian Perdagangan.

    "Kunjungan itu dinas, bukan pelesiran," kata Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono, Selasa, 5 Mei 2015. Pejabat yang turut dalam rombongan itu adalah Kepala Dinas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Wasto, Kepala Dinas Pendapatan Ade Herawanto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tri Widyani, Kepala Dinas Pariwisata Ida Ayu Made Wahyuni, serta Kepala Bagian Kerja Sama Woro Tanty.

    Rombongan pejabat itu, menurut Cipto, mempromosikan potensi wisata Malang. Selama ini, jumlah wisatawan mancanegara ke Malang terbesar berasal dari Belanda. Mereka juga promosi untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Kota Malang, menyusul ditetapkannya kawasan pengembangan industri di Arjowinangun, Kedungkandang.

    Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Sutiaji mengikuti Musyawarah Nasional Apeksi di Ambon pada 5 Mei-7 Mei 2015. Praktis, selama tiga hari ini, tak ada pimpinan daerah yang berada di Kota Malang. Tugas Wali Kota Malang pun diambil alih Cipto. 

    "Pemerintahan berjalan seperti biasa. Jika ada sesuatu yang penting, tinggal koordinasi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota," tutur Cipto. 

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang Arif Wicaksono mengaku sempat diajak Wali Kota Malang melawat ke Eropa. Namun dia menolak dengan dalih tak punya uang saku. "Transportasi dibiayai pengundang. Uang saku pribadi." 

    Arif tak mempermasalahkan kosongnya kepemimpinan di Kota Malang. Menurut dia, secara administrasi, Sekretaris Daerah Kota Malang memiliki kewenangan untuk mengerjakan tugas Wali Kota Malang.

    EKO WIDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.