Rusak Lingkungan, Walhi Kecam Pabrik Semen Sukabumi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja memindahkan semen ke atas kapal di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, 27 April 2015. Mengacu data Asosiasi Semen Indonesia (ASI), penjualan semen kuartal I-2015 hanya 13,6 juta ton. Angka ini turun ketimbang periode yang sama 2013 sebanyak 14,07 juta ton. Tempo/Tony Hartawan

    Pekerja memindahkan semen ke atas kapal di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, 27 April 2015. Mengacu data Asosiasi Semen Indonesia (ASI), penjualan semen kuartal I-2015 hanya 13,6 juta ton. Angka ini turun ketimbang periode yang sama 2013 sebanyak 14,07 juta ton. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.COBandung - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat mengecam pembangunan pabrik semen jawa SGC di Desa Sirnaresmi Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi. Pembangunan pabrik di atas tanah seluas 85 hektare tersebut dikhawatirkan dapat mengancam kelestarian lingkungan di kawasan tersebut.

    “Karena pasti menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), membongkar pegunungan karst di Gunung Guha Nyalindung, boros air dan berdampak pada kesehatan warga setempat dan akan mengancam ekosistem DAS Cimandiri yang menjadi bagian dari kawasan pabrik," ujar Direktur Walhi Jabar Dadan Ramdhan melalaui rilis yang diterima Tempo, Senin, 4 April 2015.

    Dadan mengatakan, kekhawatiran tersebut muncul setalah adanya laporan dan protes dari warga kampung Kubang Jaya RW 09 Desa Sirnaresmi. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan tim Walhi Jabar, megaproyek pembangunan pabrik Semen Jawa dengan dukungan investasi modal asing dari perusahaan Siam Cemen Group (SCG) dan Pemerintah Thailand bermasalah dari apek sosial dan lingkungan hidup."Kami menilai ada indikasi pelanggaran aturan selama proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pabrik semen,” ujar dia.

    Selain itu, Dadan mengatakan, pembanguanan pabrik semen tersebut tidak melibatkan partisipasi warga. Warga setempat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung tidak diberi informasi yang utuh dan lengkap mengenai rencana pembangunan.

    “Padahal, warga wajib dilibatkan dan tahu terhadap proses dan dampak pembangunan pabrik semen sejak pra kontruksi, kontruksi, paska kontruksi sebagaimana mandat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hanya segelintir orang yang dilibatkan, ini tidak dibenarkan, ini melanggar prosedur,” kata Dadan

    Dadan Ramdan menilai bahwa pemerintah daerah dan pihak SCG telah mengabaikan aspirasi dan keberatan warga yang melakukan penolakan dan dirugikan oleh pembangunan padahal pembangunan tidak bisa dilakukan sebelum aspek keberatan warga dan masalah sosial di masyarakat diselesaikan.”Apalagi ini melibatkan perusahaan asing dengan skema penanaman modal asing,” ujarnya.

    Dari aspek lingkungan hidup, berdasarkan pemeriksaan lapangan, Dadan Ramdan mengatakan seharusnya pemerintah tidak memberikan izin pembangunan pabrik di perbukitan, dekat pemakaman warga serta dekat pemukiman. Lokasi pembangunan pabrik semen dengan jarak antara 1 meter-100 meter dari pemukiman warga mengandung banyak resiko dan mengancam keselamatan, keamanan dan kesehatan warga.

    “Berdasarkan pada fakta ini, kita meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan BPLHD Jawa Barat segera melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap pembangunan pabrik semen Jawa yang bermasalah ini,” kata dia.

    Direncanakan, pabrik berkapasitas 1,8 juta ton per tahun ini mulai beroperasi akhir 2015. SCG sendiri memiliki sejumlah perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang kimia, semen, material bangunan, serta distribusi. SGC, antara lain, menguasai 30 persen saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, PT Semen Lebak (100 persen), PT Jaya Readymix (100), PT Semen Jawa (95), PT KIA Serpih Mas (97), PT Keramika Indonesia Tbk (96), PT KIA Keramika Indonesia (96), PT SCG Trading Indonesia (100), serta PT Kokoh Inti Arebama Tbk (99).

    IQBAL T. LAZUARDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.