TEMPO.CO, Bandung - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat Hamonongan Simarmata membenarkan sudah menerima permintaan Bareskrim Mabes Polri untuk menghitung nilai kerugian negara soal pembangunan Gelora Bandung Lautan Api di Gedebage, Bandung. “Sudah diminta, tapi masih dalam proses,” kata dia di Bandung, Senin, 4 Mei 2015.
Simarmata mengatakan, lembaganya belum bisa memulai penghitungan taksiran kerugian negara dalam proses pembangunan GBLA karena masih menunggu laporan tim ahli Mabes Polri. “Harus ada tim ahli yang menyatakan fisiknya memang gak bener, baru saya hitung. Itu prosedurnya. Sekarang masih menunggu dari tim ahli, itu bahan BPKP untuk menghitung,” kata dia.
Menurut Simarmata, Bareskrim Mabes Polri dan Polda Jawa Barat saat ini tengah menangnai kasus dugaan korupsi pembangunan GBLA. “Hasilnya kita belum tahu, masih dalam proses apakah itu memang salah perencanaan, atau memang salah pelaksanaan. Kita belum tahu, tim ahli yang masuk, BPKP ahlinya di keuangan,” kata dia.
Simarmata mengatakan, lembaganya sudah diminta oleh Bareskrim Mabes Polri dua bulanlalu. “Tapi kami baru bisa bekerja setelah tim ahli menyatakan ada kesalahannya di sini,” kata dia.
Menurut Simarmata, BPKP juga diminta oleh pemerintah Jawa Barat untuk mengawasi sekaligus melakukan supervisi persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX tahun 2016. Salah satu rekomendasi lembaganya soal penggunaan GBLA yang diproyeksikan menjadi lokasi pembukaan dan penutupan perhelatan itu. “Karena pak gubernur di mind-set akan buka seremonial di sana, tiba-tiba bleg (ambruk), maka saya kasih atensi. Tolong dilihat dulu kalau memang gak bisa di situ karena masalah teknis, cari tempat lain,” kata dia. “Sudah disampaikan.”
Simarmata mengatakan, lembaganya belum memiliki informasi soal proses pembangunan GBLA tersebut. “Kita gak terlibat mulai dari awal sampai terakhir, gak pernah diminta untuk GBLA. Gak pernah bos. Kalau diminta, dari dulu sudah kita dampingi,” kata dia.
AHMAD FIKRI
