Paguyuban Dukuh Tanggapi Sabda Raja

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, pimpin jalannya Pisowanan Ageng untuk menyambut logo baru Daerah Istimewa Yogyakarta di Keraton Yogyakarta, 7 Maret 2015. Meski meriah, namun acara tersebut tak dapat dihadiri seluruh keluarga Sultan HB X. TEMPO/Pribadi Wicaksono

    Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, pimpin jalannya Pisowanan Ageng untuk menyambut logo baru Daerah Istimewa Yogyakarta di Keraton Yogyakarta, 7 Maret 2015. Meski meriah, namun acara tersebut tak dapat dihadiri seluruh keluarga Sultan HB X. TEMPO/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Dewan Pembina Paguyuban Dukuh se-Gunungkidul “Janaloka”, Sutiyono, mengaku khawatir dengan sikap Raja Keraton yang juga Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang mengeluarkan Sabda Raja akhir pekan lalu.

    “Kami khawatir sejarah keraton yang sudah turun temurun dijaga bersama masyarakat dalam bentuk tradisi maupun ritual akan kena dampaknya, lalu memicu turunnya kewibawaan keraton sebagai simbol kebudayaan,” katanya kepada Tempo, Minggu, 3 Mei 2015.

    Dalam Sabda Raja yang memuat sedikitnya lima poin itu, kata Sutiyono, ada tiga poin paling krusial yang bisa memicu kekacauan pemahaman dan sejarah yang dipahami masyarakat, yakni soal penggantian penyebutan gelar Buwono menjadi Bawono. Kedua, soal penghapusan gelar sebagai pemimpin agama atau Khalifatullah. Dan yang ketiga, ihwal perjanjian pendiri Kerajaan Mataram, Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng.

    “Masyarakat pasti bertanya kenapa perubahan ini tiba-tiba. Sejarah yang diketahui selama ini tak pernah ada perubahan seperti itu,” ujar Sutiyono, yang sempat aktif mengkoordinir masyarakat mendukung terbitnya Undang-Undang Keistimewaan DIY tahun 2011-2012 silam.

    Sabda Raja itu kini menjadi polemik. "Kami berharap ada ruang seperti pisowanan ageng lagi untuk masyarakat agar bisa memberi masukan kepada raja supaya tidak membiarkan perubahan gelar terjadi," kata dia.

    Sutiyono menganalogikan gelar raja bak sesuatu yang sakral, saling berkaitan dengan masa lalu sejarahnya, sehingga untuk mengubahnya harus melalui rembuk internal keraton, juga woro-roro kepada masyarakat, yang selama ini masih menganggap sebagai abdi kerajaan. “Termasuk izin almarhum Sultan HB IX, tapi beliau kan sudah wafat,” katanya.

    Keresahan itu terutama mengarah jika ada perubahan adat internal keraton. “Kalau arahnya pengubahan adat untuk tujuan jabatan politik yang melibatkan DPRD atau pemerintah, ini rawan karena pasti memicu polemik internal keraton atau masyarakat,” ujar Sutiyono.

    Paguyuban dukuh sudah sejak awal tak setuju saat Sultan HB X mengajukan revisi UU Keistimewaan yang dipersepsikan hanya mengakomodir raja sekaligus Gubernur DIY harus kalangan laki-laki. “Kalau perubahan gelar Sultan kali ini juga mengarah ke situ (gubernur tak harus laki-laki), sangat disayangkan,” kata dia.

    Bekas aktivis Sekretariat Bersama Keistimewaan DIY Widihasto Wasana Putra mengatakan belum bisa bersikap. "Kami hanya tahu saat ini Ngarso Dalem (Sultan HB X) masih sehat dan memimpin. Polemik soal regenerasi tak seharusnya terjadi," katanya.

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.