Tak Ada UN SMP Berbasis Komputer di Jakarta Timur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas mengangkut soal Ujian Nasional (UN) SMP yang akan di distribusikan di Bogor, Jawa Barat, 30 April 2015. Ujian Nasional SMP dikuti oleh 15.734 siswa yang terbagi di 118 sekolah. Bogor belum siap melakukan UNl Online karena infrastruktur dan siswa belum siap. Lazyra Amadea

    Petugas mengangkut soal Ujian Nasional (UN) SMP yang akan di distribusikan di Bogor, Jawa Barat, 30 April 2015. Ujian Nasional SMP dikuti oleh 15.734 siswa yang terbagi di 118 sekolah. Bogor belum siap melakukan UNl Online karena infrastruktur dan siswa belum siap. Lazyra Amadea

    TEMPO.COJakarta - Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur Ari Budiman menyatakan ujian nasional bagi siswa sekolah menengah pertama siap digelar. "Bakal diikuti 45.019 siswa di Jakarta Timur," katanya kepada Tempo, Ahad, 3 Mei 2015.

    Menurut Ari, naskah yang bakal dipakai untuk ujian sudah disimpan di suatu lokasi rahasia. Naskah-naskah itu merupakan paket lengkap untuk ujian selama empat hari ke depan. "Baru didistribusikan ke sekolah pada pukul 5 pagi tiap hari ujian," ucapnya.

    Ari menambahkan, dalam pelaksanaan UN SMP tahun ini, tak ada sekolah di Jakarta Timur yang menggelar tes berbasis komputer. Sebab, hanya satu sekolah di DKI Jakarta yang melaksanakan ujian dengan sistem itu, yakni SMP Penabur 2 di Jakarta Pusat.

    Menurut Ari, ujian tingkat SMP tak mengabaikan insiden bocornya soal ujian tingkat SMA pada waktu lalu. Kendati, ucap dia, kebocoran itu tak terjadi di DKI.

    Dinas sudah menyiapkan langkah antisipasi kebocoran soal sejak dini. Polisi bakal mengawal dari titik distribusi hingga subrayon. Sesampainya di subrayon, soal dimasukkan dalam ruang bertarali dan digembok. "Ada tiga petugas, yakni satpam, petugas subrayon, dan polisi, yang bakal berjaga di ruangan itu," tuturnya.

    RAYMUNDUS RIKANG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.