TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar pertemuan tertutup, Sabtu, 2 Mei 2015, sejak sekitar pukul 12.00 hingga 15.00. Para pimpinan KPK yang mengikuti pertemuan itu adalah Ketua Taufiequrachman Ruki, dan dua wakil ketua, yakni Indriyanto Seno Aji, dan Johan Budi S.P. (Baca: Rekam Jejak Ini yang Membuat Novel Baswedan Diincar)
Dari pihak Kepolisian RI hadir Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti dan wakilnya, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Badrodin mengatakan mereka menyepakati beberapa hal terkait kerja sama kedua belah pihak. "Ini rapat koordinasi meningkatkan pencegahan korupsi," katanya di Mabes Polri, Sabtu, 2 Mei 2015. (Baca: Momen-momen Gawat Ruki-Badrodin di Balik Geger Novel KPK)
Selain pencegahan, Polri dan KPK pun siap membasmi korupsi. "Kami akan bersinergi meningkatkan kerja sama antikorupsi," ucap Badrodin. Adapun Ruki menambahkan pertemuan itu menyepakati cara menata kembali hubungan kedua lembaga. "Kami akan menata penanganani kasus yang berpotensi krisis," katanya. (Baca: Jokowi Minta Novel Tak Ditahan, Budi Waseso: Jangan Lebay!)
Johan Budi menambahkan, ada poin penting hubungan antara KPK-Polri yang dibahas dalam pertemuan itu. "Kami akan membangun cara komunikasi yang baru, saling menghormati antara Polri dan KPK," katanya. Johan membenarkan kedua pihak akan bersinergi dalam mencegah dan menindak praktek korupsi. (Baca pula: Jokowi Perintahkan Novel Tak Ditahan, Ini Kata Kapolri)
Pertemuan tertutup antara kedua lembaga penegak hukum itu muncul di tengah kisruh penahanan penyidik KPK Novel Baswedan terkait kasus penganiayaan yang diduga dilakukan Novel selama ia menjabat Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu. Belakangan penangguhan Novel ditangguhkan Polri. (Baca: Penahanan Novel Baswedan Ditangguhkan)
Johan memang mengakui pertemuan antara pimpinan Polri dan KPK juga menyinggung kasus yang menjerat Novel Baswedan. Menurut Johan, bila nanti Novel Baswedan dipanggil kembali oleh para penyidik Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri maka akan ada koordinasi lebih dahulu antara kedua lembaga.
MITRA TARIGAN