Guru di Bandung Minta Moratorium UN  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat SMA. ANTARA/Wahyu Putro

    Ilustrasi Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat SMA. ANTARA/Wahyu Putro

    TEMPO.COBandung - Puluhan guru dari berbagai forum pendidikan berunjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu, 2 Mei 2015. Aksi itu dilakukan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional.

    "Kami meminta pemerintah provinsi segera merealisasikan pendidikan gratis sampai SMA sederajat, berantas korupsi, moratorium UN, dan perbaikan fasilitas juga kesejahteraan dalam bidang pendidikan," ujar Ketua Forum Aksi Guru Indonesia Kota Bandung Iwan Hermawan, Sabtu, 2 Mei 2015.

    Menurut Iwan, tingkat kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik masih sangat rendah, khususnya untuk pengajar berstatus non-PNS. Mereka masih digaji di bawah upah minimum kota. Hasil rata-rata nasional uji kompetensi pengawas sekolah hanya 41,49 dan uji kompetensi bagi guru hanya 47,12. Yang artinya kualitas pendidikan masih di bawah standar.

    Iwan mengatakan kualitas pendidikan tidak akan membaik jika kesejahteraan pengajar tidak diperhatikan. Kualitas guru yang rendah serta fasilitas yang minim membuat pendidikan carut-marut. Karena itu, Iwan meminta Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meningkatkan kesejahteraan guru. 

    Iwan berpendapat Indonesia belum bisa mengadakan UN bagi siswa. Sebab, salah satu syarat pengadaan UN adalah terpenuhinya standar pengajar bagi para guru. Sedangkan kecakapan yang dimiliki para pengajar saat ini masih di bawah standar. “Maka harus diadakan moratorium UN,” kata Iwan.

    Aksi yang digelar di depan Gedung Sate, Bandung, ini hanya diwarnai dengan orasi dan menyanyikan lagu Hymne Guru yang mereka ubah beberapa lirik lagu aslinya. 

    "Kami hanya menuntut apa yang sudah dijanjikan. Bukan hanya untuk kami, tapi untuk negara dan generasi baru. Sekolah gratis baru ada 50 persen di Jawa Barat, sedangkan generasi muda terus bertambah. Bagaimana pendidikan akan maju?" tutur Iwan.

    DWI RENJANI


  • UN
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.