Demokrat Enggan Kembalikan Hak Kader yang Dipecat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono memukul gong tanda dibukanya Kongres Luar Biasa partai tersebut, didampingi Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik (kedua kanan) dan Ketua Panitia Penyelenggara KLB, Max Sopacua (kiri) di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (30/3). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono memukul gong tanda dibukanya Kongres Luar Biasa partai tersebut, didampingi Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik (kedua kanan) dan Ketua Panitia Penyelenggara KLB, Max Sopacua (kiri) di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (30/3). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kader Partai Demokrat yang dinonaktifkan oleh Dewan Pimpinan Pusat terus melawan dengan menuntut hak mereka. Namun, Ketua Harian Partai Demokrat Sjariefuddin Hasan mengatakan pihaknya tak akan mengembalikan hak kader yang telah dipecat, termasuk hak suara dalam Kongres Demokrat.

    Menurut Sjariefuddin, Demokrat tidak bisa mengangkat lagi sejumlah ketua di daerah yang dipecat. Posisi mereka digantikan pelaksana tugas. "Enggak bisa lagi diangkat karena ini keputusan lama. Saya heran, kenapa baru sekarang menuntut," kata Syarief saat dihubungi Tempo, Jumat malam, 1 Mei 2015.

    Gabungan mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat yang dipecat oleh Sjariefuddin menuntut agar diangkat kembali oleh Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. Sebanyak 161 mantan pimpinan partai daerah meminta agar mereka memiliki hak suara dalam Kongres Nasional Demokrat, 11-13 Mei 2015.

    Sebelumnya, mereka mengajukan somasi kepada Yudhoyono, Sjariefuddin, dan Edhie Baskoro Yudhoyono. "Langkah memecat dan menunjuk Plt tidak demokratis. Kami ingin ikut serta di kongres," kata mantan Ketua Demokrat Surabaya, Dadik Risdariyanto, saat deklarasi Kaukus Penyelamat Partai Demokrat, di Jakarta, Kamis, 30 April 2015. "Seharusnya ketua harian tak berwenang memecat, karena harus lewat pengawas dan Ketua Umum."

    Menurut Sjariefuddin, pemecatan itu kedaluwarsa. Seharusnya kader yang dipecat bisa mengajukan protes ke Mahkamah Partai sesaat setelah terbitnya surat keputusan pemecatan. Pengajuan keberatan juga bisa dilayangkan lewat ketua dewan pimpinan daerah tingkat provinsi. "Pusat hanya menyetujui."

    Sjariefuddin enggan memberi kesempatan kedua kepada para kader yang telah dipecat karena ia menilai integritas mereka buruk. "Ada yang kena kasus hukum, tak mengurus partai dan integritas kepada pimpinan partai diragukan," kata dia.

    Ia tak menampik tudingan salah satu kader yang dipecat karena lebih loyal kepada eks Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dibanding SBY. "Ya salah satunya itu." Syarif menduga perlawanan kader ini sengaja digulirkan oleh oknum menjelang Kongres Demokrat 11-13 Mei 2015 di Surabaya.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.