Upah Buruh Naik Tiap Tahun, Ini Kata Dede Yusuf  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa dengan long march menuju Istana Negara, di Bundaran HI, Jakarta, 1 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa dengan long march menuju Istana Negara, di Bundaran HI, Jakarta, 1 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Dede Yusuf mengatakan peraturan pemerintah tentang sistem pengupahan harus bisa memberikan kesejahteraan bagi buruh. Menurut dia, formula itu yang menjadi acuan kenaikan harus pasti.

    "Inflasi kan bisa dihitung. Tapi bisa tidak pemerintah memberi jaminan bahwa harga bahan pokok tidak naik-turun?" kata Dede saat dihubungi, Jumat, 1 Mei 2015.

    Dede mengatakan PP ini nantinya harus didukung tim ekonomi Joko Widodo. Menurut dia, sebelum pengetukan APBN tiap tahun, misalnya, ada proyeksi persentase kenaikan upah.

    "Lebih baik sebelum ketuk. Selalu dihitung berapa inflasi, berapa harga BBM, berapa perubahan harga dasar bahan pokok. Di situ nanti ditentukan juga kenaikan upah, sehingga pihak buruh dan pengusaha sama-sama diuntungkan," ujarnya.

    Menurut dia, PP ini juga harus mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak ikut menaikkan upah sesuai proyeksi tahunan. "Biasanya, setelah kenaikan UMR, pengusaha bisa mengajukan keberatan dalam enam bulan. Setelah itu, dia harus ikuti aturan atau kalau tidak mau, ya, bisa disebut pailit," tuturnya. "Sanksi seperti itu bisa digunakan dalam PP ini dan dibahas bersama karena PP ini harus kesepakatan tiga pihak."

    INDRI MAULIDAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.