Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Andrinof: Presiden Minta Kita Tak Bergantung IMF  

image-gnews
Bappenas/Menteri PPN Andrinof Chaniago  TEMPO/Subekti.
Bappenas/Menteri PPN Andrinof Chaniago TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.COPadang - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menjelaskan makna dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta negara-negara Asia-Afrika tidak bergantung pada lembaga donor internasional. Pernyataan Jokowi disampaikan saat membuka Konferensi Asia-Afrika di Bandung pekan lalu.

Menurut Andrinof, pernyataan itu bertujuan membangkitkan kepercayaan diri dalam membangun kemandirian ekonomi. "Artinya, mandiri secara ekonomi, termasuk pembiayaan," ujarnya saat berada di Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu, 26 April 2015.

Latar belakang pernyataan itu, kata Andrinof, Presiden Jokowi mengeluhkan sistem pembagian keuntungan dari proyek-proyek kerja sama internasional.  Misalnya, 60 persen anggaran proyek dihabiskan untuk membiayai konsultan. Mereka mengulur waktu pengerjaannya, seharusnya bisa selesai tiga tahun, dibikin lima tahun. 

Alhasil, pengerjaannya membutuhkan biaya tinggi. "Jadi pesannya agar kita selektif dengan memanfaatkan dana dari tiga lembaga itu," katanya. Yaitu Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB). 

Andrinof menjelaskan Indonesia belum bisa memutuskan hubungan dengan ketiga lembaga donor itu. Sebab, sumber dana negara ini masih terbatas. APBN tidak cukup untuk mendanai pembangunan infrastruktur.

Apalagi Indonesia masih menyisakan utang yang harus tetap dibayar. "Ini untuk bayar utang yang sudah dibikin sejak pemerintahan 30 tahun yang lalu," tuturnya. Menurut dia, utang bisa diselesaikan jika pertumbuhan ekonomi terus di atas 8 persen selama 15 tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kata Andrinof, di Cina, pertumbuhan ekonominya mencapai 9 persen selama 30 tahun sehingga surplus besar dan memiliki cadangan devisa yang banyak. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini rata-rata 5,5 persen. “Untuk menyediakan lapangan kerja saja susah, menurunkan angka pengangguran 3 persen masih jauh,” ucapnya. Angka pengangguran bisa mencapai 4 persen jika rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7 persen.

Pemerintahan Jokowi-Kalla memiliki komitmen untuk peminjaman, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang realistis dan terkendali. Setiap tahun ada batasan maksimum dana yang bersumber dari pinjaman. Agar belum berutang, ada metode penugasan ke BUMN. Proyek infrastruktur yang dikerjakan BUMN dibolehkan meminjam untuk dana awal, tapi BUMN harus bertanggung jawab.

Agar jangan bergantung, Presiden Jokowi meminta untuk menghemat penggunaan uang dari pinjaman dan digunakan untuk yang betul-betul bermanfaat. "Lalu penyelamatan sumber daya alam. Pengelolaan hasil mineral dan tambang dalam negeri," ujarnya.

ANDRI EL FARUQI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meninjau kawasan IKN di Kalimantan Timur. Instagram
Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi


ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat | Foto: freepik, image by wirestock
ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.


Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

22 Oktober 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan World Bank Regional Vice President for East Asia and Pacific Manuela V. Ferro dalam rangkaian pertemuantahunan IMF - World Bank, yaitu IMF Committee Breakfast Meeting, usai pertemuan FMCBG G20 terakhir 12-13 Oktober lalu. DOK KEMENKEU
Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.


Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

gedung bappenas setkab.go.id
Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.


BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.


Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.


Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/ Bappenas, Dr. Gellwynn Jusuf
Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.


Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

KSIxChange bertajuk
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Dr Sri Yanti ,Direktur Kelautan dan Perikanan , Kementerian PPN/Bappenas dalam acara Launching Multistakeholder Platform For sustainable Fisheries
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat


Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.