Pidato di KAA, Jokowi: Semua Isi Berasal dari Saya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi melarang warga yang akan melewati barikade polisi bersenjata saat pelaksanaan peringatan KAA ke 60 di kawasan Naripan, Bandung, 24 April 2015. Presiden Jokowi dan kepala negara delegasi menghadiri acara tersebut di Gedung Merdeka. TEMPO/Prima Mulia

    Polisi melarang warga yang akan melewati barikade polisi bersenjata saat pelaksanaan peringatan KAA ke 60 di kawasan Naripan, Bandung, 24 April 2015. Presiden Jokowi dan kepala negara delegasi menghadiri acara tersebut di Gedung Merdeka. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan semua substansi pidatonya dalam penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika murni dikonsep olehnya. Namun dia mengaku tidak tahu siapa yang menyusun substansi isi dari pidatonya itu.

    "Kalau isi ya dari saya, kalau yang buat saya enggak ngerti," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Ahad, 26 April 2015. "Konten pasti dari kami."

    Namun Jokowi mengatakan dalam pidatonya itu bukan berarti Indonesia anti dengan IMF dan ADB. "Siapa bilang anti, kita kan masih pinjam ke sana," ujarnya.

    Menurut Jokowi, dalam pidatonya yang menyinggung soal IMF dan ADBm itu merupakan pandangan bahwa perlu sebuah tatanan keuangan global yang lebih baik ketimbang dua lembaga funding itu.

    "Yang lebih baik dan juga memperhatikan negara miskin. Kalau yang sakit juga diberikan suntikan dana tapi jangan memberatkan. Yang bisa memberikan rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

    Pidato Jokowi dalam pembukaan Konferensi Asia-Afrika diapresiasi positif oleh beberapa pihak. Dalam pidatonya itu, Jokowi mengatakan bantuan dana yang berasal dari IMF dan ADB merupakan sesuatu yang usang. Dia berharap negara-negara di Asia dan Afrika bisa membentuk lembaga funding baru yang tidak memberatkan keadaan moneter negara yang ingin meminjam uang.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.