TEMPO.CO, Jombang - Sesepuh Nahdlatul Ulama, KH Salahudin Wahid, meminta segala dana untuk pelaksanaan Muktamar NU ke-33 di Jombang, 1-5 Agustus 2015, digunakan sebagaimana mestinya. "Jangan ada penyelewengan atau penyalahgunaan. Saya sepakat dana itu harus dipertanggungjawabkan," kata tokoh yang akrab disapa Gus Solah ini saat dihubungi Tempo, Rabu, 22 April 2015.
Pernyataan Gus Solah tersebut menanggapi pemberian bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 4,9 miliar untuk keperluan muktamar. Menurut Gus Solah, dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu wajib digunakan secara benar. "Tergantung kita sendiri (memanfaatkannya). Apalagi itu kan uang rakyat," ujar cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari, ini.
Menurut Gus Solah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU tidak melarang sumbangan dari pemerintah asalkan tidak mengikat. Namun pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng ini mengaku tidak tahu apakah selama ini NU menerima bantuan dana pemerintah untuk penyelenggaraan muktamar. "Saya enggak tahu kalau soal itu," tuturnya.
Sebelumnya, elemen pemuda yang menamakan diri Garda Muda NU mengkritik pemberian sumbangan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan muktamar. Mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ikut melakukan pengawasan.
Menurut Gus Solah, permintaan Garda Muda NU berlebihan. "Apa harus KPK yang mengawasi? Saya kira berlebihan," ucapnya.
Muktamar NU di Jombang rencananya diselenggarakan di empat pondok pesantren tua, yaitu Tebuireng, Bahrul Ulum, Mambaul Ma'arif, dan Darul Ulum. Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jombang Zulfikar Damam Ikhwanto memperkirakan muktamar akan dihadiri lebih banyak orang dibandingkan muktamar-muktamar sebelumnya.
Alasannya, muktamar kali ini digelar di Jawa Timur, yang merupakan basis utama NU. "Peserta resmi muktamar diperkirakan 3.500-4.000 orang. Sedangkan masyarakat pengunjung diperkirakan mencapai 40.000," ujar Zulfikar.
ISHOMUDDIN
