Susi Tunggu Hasil Visum Oce, Saksi Kunci Lain Dilindungi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para anak buah kapal (ABK) yang bekerja di PT. PBR Benjina tiba di Tual, Maluku, 4 April 2015. ABK tersebut merupakan warga negara Myanmar, Laos, dan Kamboja. ANTARA/Obama

    Para anak buah kapal (ABK) yang bekerja di PT. PBR Benjina tiba di Tual, Maluku, 4 April 2015. ABK tersebut merupakan warga negara Myanmar, Laos, dan Kamboja. ANTARA/Obama

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti masih menunggu hasil visum dari saksi kunci kasus dugaan pidana korporasi perikanan PT Pusaka Benjina Resources. Yosep Sairlela, Koordinator Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Benjina meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo.

    "Saya belum bisa komentar. Masih tunggu hasil visum dua pekan lagi,"  kata dia usai menjadi pembicara di World Economic Forum pada Senin, 20 April 2015. Kematian Oce  panggilan Yosep  menjadi tanda tanya besar bagi KKP, terutama tim Satuan Tugas Anti Illegal-Fishing, yang tengah mengusut kasus PT PBR.

    Sebelumnya, Susi meminta mayat Oce diotopsi untuk mengusut kemungkinan adanya pembunuhan. Meski keterangan dokter RSCM mengatakan Oce meninggal karena serangan jantung, Susi tak begitu saja mempercayai kesimpulan tersebut.

    Pria berusia 51 tahun ini merupakan pegawai PSDKP yang mengakui ada suap yang diberikan kepada semua aparat di Benjina. PT PBR diduga menjadi induk semang operasi kapal-kapal eks asing ilegal asal Thailand di Laut Arafura. Mereka saat ini tengah menjadi sorotan internasional karena melakukan perbudakan terhadap ABK asal Myanmar.

    Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Kementerian telah memerintahkan perlindungan khusus bagi saksi kunci lain, terutama anak buah Oce di Benjina.

    URSULA FLORENE SONIA | DEVY ERNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.