Ilegal, Pasir Gunung Guntur untuk Bangun Proyek Pemerintah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tanah Negara yang dijadikan proyek penambangan pasir ilegal di Sungai Cisadane, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu 15 November 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Tanah Negara yang dijadikan proyek penambangan pasir ilegal di Sungai Cisadane, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu 15 November 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Garut - Penambangan pasir di kaki Gunung Guntur dihentikan karena diduga ilegal. Namun pasir tersebut diduga banyak digunakan untuk pembangunan proyek pemerintah.

    Bahan material yang dibawa dari wilayah Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini biasanya dipakai untuk proyek pembuatan kirmir dan jalan lingkungan. Salah seorang sopir truk yang biasa membawa pasir dari Gunung Guntur, sebut saja Asep, 42 tahun, mengaku pasir dan batu dari gunung Guntur memiliki kualitas yang cukup baik. Alasannya karena tidak memiliki kadar lumpur yang banyak, sehingga pasir ini dipakai untuk pembuatan beton atau cor.

    Dia mengaku permintaan material paling banyak biasanya untuk proyek pembangunan pemerintah seperti kirmir dan betonisasi jalan. Permintaan juga datang dari developer perumahan dan masyarakat untuk keperluan pembangunan rumah pribadi. "Permintaan pasir dari Gunung Guntur untuk proyek pemerintah sudah mulai banyak dari akhir Maret kemarin," ujarnya.

    Asep mengaku bingung untuk memenuhi permintaan pasir setelah penutupan Gunung Guntur ini. Apalagi banyak di antara para pengusaha kontruksi yang enggan untuk menggunakan pasir beton dari Tasikmalaya dan Sumedang. Alasannya karena harga jual yang mahal.

    Harga satu truk pasir Gunung Guntur dijual Asep Rp 700 ribu untuk wilayah perkotaan di Garut. "Kalau pasir lainnya dari daerah Garut tidak cocok untuk dipakai beton, paling untuk pemasangan batu dan bata saja," ujarnya.

    Meski proyek pembangunan menggunakan bahan material ilegal, Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengaku tidak dapat berbuat banyak. Bahkan dia mengaku tidak akan memberikan sanksi apa pun. Alasannya karena hanya menerima saja. "Kecuali kalau (pemerintah) master mind-nya, yang mengupayakan, menadah dan segala macamnya. Nanti diusut sama polisi, itu urusan polisi bukan urusan saya," ujar Deddy singkat.

    Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup Jawa Barat, yang merupakan Ketua Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, Anang Sudarna, menyatakan dalam satu hari jumlah pasir dan batu yang diangkut dari Gunung Guntur setiap harinya mencapai seribu truk. Ekpoitasi ini dilakukan dengan cara manual dan menggunakan alat berat. "Ada empat perusahaan besar yang beroperasi menggali pasir di Gunung Guntur," ujarnya.

    Anang mengaku, pengusutan kasus Gunung Guntur ini akan dilakukan oleh Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu. Tim dari para penegak hukum seperti TNI dan Polri. Para penggali pasir akan dijerat dengan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pasal 158. Ancaman kurungannya mencapai 10 tahun dan denda Rp 10 miliar.

    SIGIT ZULMUNIR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Erupsi Merapi Dibanding Letusan Raksasa Sejak 7200 Sebelum Masehi

    Merapi pernah meletus dengan kekuatan 4 Volcanic Explosivity Index, pada 26 Oktober 2010. Tapi ada sejumlah gunung lain yang memiliki VEI lebih kuat.