TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyayangkan sikap Kepolisian RI yang membantah dugaan praktek perbudakan oleh PT Pusaka Benjina Resources di Aru, Maluku. Menurut Susi, pemerintah tak bisa membantah dugaan itu dan justru harus meminta maaf kepada dunia karena perbudakan itu luput dari pantauan pemerintah selama ini.
"Indonesia tak bisa membantah karena produk kita bisa diboikot," kata Susi saat mengadukan persoalan Benjina dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Jakarta, Rabu, 1 April 2015.
Menurut Susi, dia tak bisa berbuat apa-apa kalau aparat penegak hukum sudah membantah dugaan perbudakan di Benjina. Menurut Susi, dari 1.185 budak asal Myanmar dan Kamboja di Benjina, 20-30 orang meninggal setiap tahun.
"Saya sampai enggak enak makan. Kalau ini dianggap bukan perbudakan, tak tahu lagi saya apa namanya itu. Tak pantas memperlakukan manusia seperti ini kalau cuma untuk industri perikanan," kata Susi.
Saat ini, kata Susi, Kementerian sudah mengirim Satuan Tugas Anti Illegal Fishing dan penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Aru. Namun Susi masih yakin ada komitmen dari Kepolisian untuk membongkar dugaan perbudakan di Benjina yang berasal dari laporan Associated Press itu. "Saya rasa Polri sangat komitmen. Saya rasa, ya. Polri kan salah satu unsur di Satgas Anti Illegal Fishing juga," kata Susi seusai rapat dengan DPR.
Dalam rapat dengan DPR itu, ihwal dugaan praktek perbudakan Benjina tak ada dalam catatan hasil keputusan rapat. Beberapa anggota Komisi IV DPR bahkan baru mengetahui kasus Benjina setelah Susi menayangkan video investigasi AP.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Taufiq R. Abdullah, mengaku baru mengetahui kasus Benjina dari laporan Susi itu. Menurut dia, kasus Benjina akan dibahas lagi oleh DPR dalam rapat gabungan dengan seluruh aparat penegak hukum kasus pencurian ikan yang diinisiasi Komisi IV. "Perbudakannya itu masuk di pembahasan bersama dengan aparat penegak hukum nanti," kata Taufiq.
Komisi IV berencana memanggil Kejaksaan Agung, Polri, TNI, dan lembaga penegak hukum lain yang menangani kasus illegal fishing untuk mencari solusi pemberantasan kejahatan itu. Rapat gabungan itu dilaksanakan agar lembaga-lembaga itu tak bertabrakan dalam bertindak.
"Memang, untuk menegakkan hukum illegal fishing, lembaga penegak hukum tak bisa berdiri sendiri," kata Taufiq.
Sebelumnya, Kepolisian Resor Kepulauan Aru membantah adanya perbudakan di Benjina. Menurut Polres Kepulauan Aru, kabar yang dilaporkan AP itu bohong. Polres Kepulauan Aru mengklaim sudah memeriksa kapal Benjina langsung dan melaporkan hasil pemeriksaan itu ke Kepolisian Daerah Maluku.
KHAIRUL ANAM
