Jatah Dana Kompensasi untuk Pendidikan Rp 1 Triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional akan mendapat jatah Rp 1 triliun dari Rp 2,85 triliun dana kompensasi pencabutan subsidi bahan bakar minyak tahun 2002. Sekretaris Jenderal Depdiknas, Makmuri Muchlas, Rabu (9/1), mengatakan, “Departemen keuangan akan langsung menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya di tiap-tiap daerah.” Dana kompensasi ini lebih besar daripada tahun 2001, yang besarnya Rp 673,4 miliar. Namun, kata Makmuri, dan kompensasi 2001 hanya untuk waktu enam bulan sedang tahun 2002 berlaku selama 12 bulan. Depdiknas, kata Makmuri, berencana menyalurkan Rp 720 miliar diantaranya untuk membantu siswa mulai SD hingga SMU yang membutuhkan bantuan keuangan. “Semuanya akan disalurkan bagi 3,6 juta siswa yang membutuhkan, yang ada di seluruh kabupaten dan kota,” ujarnya. Dana itu sebagian juga untuk membantu belajar mahasiswa dari keluarga miskin dan bantuan penanggulangan akibat kerusuhan. Jumlahnya sebanyak 31.624 orang. “Siswa sekolah dan mahasiswa yang berhak menerima bantuan ini, akan diajukan dari tiap-tiap sekolah dan universitas,” katanya. Dana ini juga akan digunakan untuk bantuan pendidikan luar sekolah bagi 250 ribu orang dan bantuan bagi 11 ribu tutornya. Dana itu juga akan diberikan untuk pendidikan warga pengungsi, seperti warga eks-TimorTimur yang berada di perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan pengungsi yang berada di Kalimantan Barat. Sisanya sebesar Rp 280 miliar, kata Makmuri, akan digabung dengan dana dari Depdiknas sebesar Rp 120 miliar, sehingga total berjumlah Rp 400 miliar. Dana ini untuk proyek percontohan Broad Base Education. Program ini untuk memberikan keterampilan hidup bagi siswa yang drop-out dan tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Menurut Makmuri, dana bantuan pendidikan ini diharapkan akan dapat mulai dikucurkan pada akhir Januari yang akan datang, setelah kenaikan harga BBM jadi diterapkan oleh pemerintah. (Dimas. A-Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.